Kuota PPDB Jalur Zonasi SD SMP di Makassar Tak Terpenuhi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kuota jalur zonasi untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan SMP se Kota Makassar belum terpenuhi. 

Berdasarkan pengumuman PPDB jalur zonasi pada Sabtu (29/6/2024) hanya 11.994 pendaftar SD yang lulus dari 13.245 pelamar. 

Sementara kuota yang disiapkan untuk jalur ini mencapai 14.259. Artinya, masih ada 2. 266 yang lowong. 

Begitu juga pada jenjang SMP, dari 9.085 kuota, hanya 8.592 yang lulus. Artinya, masih kurang 493 orang.

Padahal jumlah pendaftar mencapai 12.543. Angka itu melebihi kuota yang disiapkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan, pendaftar masing-masing sekolah tidak merata, ada sekolah tertentu yang banyak pendaftarnya. 

Mereka memaksakan mendaftar di sekolah tertentu. Sementara jarak atau radius dari sekolah ke rumah maksimal 10 km. 

Artinya, calon siswa yang lokasinya lebih dekat tentu akan menjadi prioritas. 

"Karena jalur zonasi itu kan 10 radius atau 10 kilometer. Makanya rata-rata yang tidak lulus begitu karena dia lompati sekolah yang terdekat," ucap Muhyiddin. 

"Semua posisi sama. Tapi masih banyak juga orang tua yang memaksa mau di SMP Negeri 6 misalnya," sambungnya. 

Kendati begitu, bagi calon siswa yang belum lolos ia menyarankan untuk daftar di jalur lain, jalur non zonasi. 

Jalur non zonasi dibuka 2-5 Juli. Kemudian 6 Juli pengumuman, lalu pendaftaran ulang. 

Jika gagal di tahapan non zonasi, pihaknya akan menyiapkan solusi untuk siswa yang tidak tertampung. 

"Nanti setelah proses non zonasi rampung baru bisa kita lihat berapa kuota secara keseluruhan dan berapa yang tidak tertampung," jelasnya. 

Kata Muhyiddin, Disdik akan bekerja sama dengan sekolah swasta untuk calon siswa yang tidak lolos PPDB.

Skema ini dikhususkan bagi calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. 

Nantinya, mereka disarankan untuk daftar di sekolah swasta, tapi akan diberi subsidi oleh pemerintah kota Makassar.  

"Tidak ada siswa yang tidak sekolah karena tidak lolos PPDB. Kami akan undang sekolah swasta untuk merapatkan skema ini," pungkasnya. (*)