Pilgub Jakarta 2024
PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKB Sebut Blunder, PDIP Mengalah?
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meyakini pasangan Anies-Sohibul ini merupakan kandidat bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bakal menang...
TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Resmi mengumumkan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meyakini pasangan Anies-Sohibul ini merupakan kandidat bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bakal menang besar di DKI Jakarta.
Anies sendiri merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, sementara Sohibul merupakan eks Presiden PKS pada periode 2015-2020.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, agak dilematis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan kerja sama politik dengan PKS pada Pilkada
Pasalnya, PKS secara resmi mengumumkan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta.
Menurut Dedi, PDI-P seharusnya juga layak mendapatkan posisi cawagub.
Meskipun, perolehan suara dan kursinya masih kalah dari PKS.
“Persoalanya memang PDI-P, secara umum PDI-P seharusnya layak mendapat posisi cawagub, meskipun PKS jauh lebih layak karena dominator di Jakarta. Jadi, memang dilematis,” ujar Dedi kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2024).
Namun, dia menyebut, bisa saja PDI-P akhirnya mengalah dan merelakan kursi cawagub menjadi milik PKS.
Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki kepentingan untuk mengalahkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Prabowo dan Koalisi Bakal Bahas Penambahan Anggota Baru Artikel Kompas.id Bahkan, Dedi mengatakan, Anies bisa saja memenangkan Pilkada Jakarta dengan dukungan PKS dan PDI-P apabila KIM tidak memiliki bakal cagub-cawagub yang mampu menandingi Anies.
"Situasinya bisa saja terbangun PDI-P mengalah untuk bergabung dengan PKS, demi kalahkan KIM, jika koalisi hanya ada gerbong, besar kemungkinan kubu Anies menang di Jakarta,” ujar Dedi.
Hanya saja, menurut Dedi, PDI-P juga bisa saja akhirnya memilih untuk membangun kerja sama politik sendiri.
Dengan konsekuensi, hasilnya kemungkinan besar bakal seperti Pilpres 2024, yakni ditentukan dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bisa saja PDI-P maju sendiri dengan bangun koalisi baru, sehingga Jakarta akan mirip seperti di pilpres, tetapi ini hasilnya juga akan mereplikasi pilpres. Sementara PDI-P cenderung berupaya untuk kalahkan koalisi Gerindra,” katanya.
Sementara itu, Dedi menyebut, koalisi antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mungkin terwujud dengan sudah diusungnya Anies-Sohibul Iman.
Sebab, ketiga partai tersebut juga membangun koalisi bersama mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Meskipun, akhirnya kalah dari pasangan Prabowo-Gibran.
"PKB sudah pernah diterima PKS untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres (calon wakil presiden) di koalisi mereka. Nasdem sendiri juga tidak miliki tokoh yang cukup kuat ditawarkan. Sehingga Anies bisa diterima baik PKB maupun Nasdem,” ujar Dedi.
Untuk diketahui, PKS juga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung calon pada Pilkada Jakarta 2024.
Pasalnya, PKS yang memperoleh suara terbanyak di Jakarta pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, hanya mendapatkan 18 kursi yang dikonversi dari 1.012.028 suara yang didapatkan.
Sementara itu, syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
PKB Sebut PKS Blunder
Sementara itu,Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menganggap PKS blunder dengan mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Menurut Huda, duet tersebut menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain.
"Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," ujar Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Huda mengatakan, ada kegamangan di internal PKS, di mana awalnya mereka sebenarnya mengusung Sohibul Iman sebagai Cagub Jakarta.
Namun, dalam hitungan hari saja, PKS tiba-tiba mengusung duet Anies-Sohibul Iman.
Anies Baswedan di Tengah Sulitnya Kader PKS Menembus Bursa Pilkada Jakarta Artikel Kompas.id Huda mengingatkan bahwa PKS sendirian saja belum cukup untuk mengusung calonnya sendiri.
"Kita tahu teman-teman kita PKS memang menang di pemilu legislatif kemarin. Tapi belum melampaui 20 persen karena baru 18 kursi, sementara 20 persennya 22 kursi," kata Huda.
"Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden tiket menurut saya bahaya itu, bahaya,"jelasnya.
Untuk itu, Huda menganggap duet Anies-Sohibul Iman ini berpeluang mengalami deadlock karena tidak cukup kursi lantaran tidak ada teman koalisi.
Dia menyebut PKB pun belum tentu mendukung Anies di Jakarta.
"PKB belum pasti dukung Anies juga, kami sedang menggodok dua nama," imbuh Huda.
Artikel ini diolah dari artikel yang telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru dan PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...
Survei Pilgub Jakarta 2024 Sehari Jelang Pencoblosan, 2 Putaran Bepotensi Terjadi |
![]() |
---|
Adu Kuat Backing Jokowi-Prabowo atau Anies-Ahok |
![]() |
---|
Jokowi Sanjung Setinggi Langit Ridwan Kamil Saat Ikut Kampanye Pilgub Jakarta: Kurang Apa Lagi? |
![]() |
---|
Survei Terakhir Pilgub Jakarta: Endorsement Prabowo dan Jokowi Tak Bantu Elektabilitas Ridwan Kamil |
![]() |
---|
Dulu Tinggalkan Kini PKS Minta Anies Baswedan Dukung Ridwan Kamil-Suswono |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.