Bulukumba Menjadi Daerah Terbanyak Deportasi Pekerja Imigran Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerhati Pekerja Imigran Indonesia Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bulukumba menjadi daerah dengan jumlah warga terbanyak yang dideportasi.

Para warga yang dideportasi ini adalah tenaga kerja asal Bulukumba yang bekerja di luar negeri.

"Rata-rata belasan hingga di atas 20 orang dari Bulukumba dideportasi setiap bulannya," kata Ketua Pemerhati Pekerja Imigran Indonesia Kabupaten Bulukumba, Muh Darwis, pada acara sosialisasi Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) di Ruang Pola Pemkab Bulukumba, Kamis (27/6/2024).

Para pekerja yang dideportasi ini adalah calon tenaga kerja atau pekerja yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Negara yang paling banyak ditempati oleh warga Bulukumba adalah Malaysia.

"Hampir setiap bulan ada warga kita yang dipulangkan paksa," tambah Darwis.

Darwis juga mengungkapkan bahwa warga Bulukumba yang menjadi TKI ilegal tidak hanya dipulangkan, tetapi juga ada yang dipenjara, mengalami penyiksaan oleh aparat hukum di negara tujuan, hingga kehilangan sebagian hak mereka.

Menanggapi masalah ini, Pemerhati Pekerja Imigran Indonesia di Bulukumba merasa perlu mencarikan solusi agar tidak banyak warga yang menjadi korban.

Kabar ini dibenarkan oleh Pengantar Kerja Ahli Muda Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Selatan, Purwarini. "Saat ini, Bulukumba menjadi penyumbang terbesar TKI ilegal di luar negeri di Sulsel," kata Purwarini dalam sosialisasi di Bulukumba.

Purwarini berharap agar calon TKI di Bulukumba berangkat ke Malaysia secara legal melalui pemerintah, tidak melalui calo. Dia juga mengimbau warga untuk mengurus paspor dan melaporkan diri ke pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi warganya yang ingin bekerja di luar negeri.

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum HM Daud Kahal, berterima kasih atas informasi ini. Mereka akan membicarakan kebijakan selanjutnya bersama bupati setempat.

"Pemerintah Kabupaten Bulukumba hingga pemerintah desa perlu hadir untuk memfasilitasi warga yang akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, pemerintah harus memberikan keterampilan kerja agar saat tiba di Malaysia atau negara lain, mereka tidak hanya menjadi buruh tani atau pekerja kasar," ujar Purwarini.