Ahok Tak Sudi PDIP Usung di Pilgub Jakarta? Singgung Pemecah Bela Bangsa, Ridwan Kamil di Atas Angin

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024 dengan menggandeng PDIP nampaknya menemui jalan terjal.

Setelah disebut-sebut berbeda secara ideologi yang membuat Anies dan PDIP sulit bersatu kini Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membocorkan syarat utama partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memilih kandidat sebagai usungan.

Jika PDIP tak menjadikan Anies sebagai jagoan di Pilgub Jakarta 2024 maka mantan calon presiden itu berpotensi tak mendapat tiket maju bertarung.

Pasalnya sejauh ini hanya PKB yang sudah menyatakan sikap mendukung Anies sementara partai lainnya termasuk PKS dan Nasdem masih tarik ulur.

Dikabarkan ada upaya Istana untuk menjegal Anies maju di Pilgub Jakarta 2024 dengan berbagai cara termasuk menawarkan PKS dan Nasdem masuk koalisi Prabowo.

Jalan Ridwan Kamil sebagai kandidat yang dijagokan partai koalisi Prabowo pun akan semakin mulus andaikata Anies Baswedan terjegal maju di Pilgub Jakarta 2024.

Lantas bagaimana dinamika terbaru antara PDIP dengan Anies Baswedan ?

Mantan pesaing Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 yang juga kader PDIP Ahok menyebut semua keputusan akan diambil di DPP terkait usungan Calon Gubernur Jakarta 2024.

"Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan ke DPP ya," kata Ahok saat ditemui di Heart Space, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Ogah Urusi Manuver Koalisi Prabowo Bajak PKS dengan Iming-iming Cawagub Jakarta

Ahok mengatakan, PDIP memiliki beberapa kriteria sebelum mengusung seseorang maju di Pilkada.

Menurutnya, calon yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih itu haruslah nasionalis.

"Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak, saya kira itu ada filternya di PDIP," ujar Ahok.

Namun, dia menegaskan bahwa PDIP merupakan partai yang terbuka dengan aspirasi masyarakat termasuk usulan mengusung Anies.

"Tentu di sana ada nama Pak Anies dong dan masyarakat Jakarta juga mau Pak Anies kembali jadi gubernur," ungkap Ahok.

Belakangan PDIP menggodok nama Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, dari delapan nama yang dipertimbangkan PDIP untuk diusung di Jakarta, salah satunya Anies.

"Nah saya kan sebutkan 6 nama, ada 2 nama belum disebutkan. Ya memang betul, itu satu Pak Anies," kata Eriko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, Anies memang sosok yang paling banyak dibicarakan untuk maju di Jakarta.

Bahkan, kata Eriko, Ketua DPP PDIP seperti Puan Maharani dan Ahmad Basarah menyatakan Anies menarik.

"Nah hanya begini, Pak Anies memang sekarang menjadi satu hal yang seksi. Mbak Puan sudah menyampaikan menarik, Mas Bas, dan lain-lain," ujarnya.

Eriko juga mengakui jika Anies memiliki kekuatan elektoral di Jakarta berkaca dari Pilpres 2024 kemarin.

Namun, dia menjelaskan bahwa belum tentu pendukung Anies merestui jika dipasangkan dengan kader PDIP. 

"Nah mislanya dengan yang lagi hebohnya nih dengan Charles Honoris mislanya yah kan? Muncul kan? Nah sekarang saya tanya, apakah yang mendukung Pak Anies pasti tetap mendukung Pak Anies? Apakah yang mendukung PDIP pasti tetap mendukung PDIP? Nah ini kan belum tentu," jelas Eriko.

Karenanya, dia mengungkapkan PDIP melakukan perhitungan secara matang sebelum mengambil keputusan.

"Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah, inilah yang sedang kami hitung betul, bahwa peluang itu ada yes, tapi apakah itu pasti terjadi (belum tentu)," ungkap Eriko.

PKS Dirayu Tinggalkan Anies Baswedan

Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggoda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meninggalkan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta.

PKS merupakan partai pengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Begitupula saat Pilpres 2024, PKS kembali menjadi partai pengusung Anies Baswedan.

KIM disebut menawarkan posisi calon wakil gubernur (cawagub) ke PKS mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi dari KIM mengenai siapa yang akan didorong di Pilkada Jakarta 2024.

"Sampai saat ini setahu saya belum ada pengajuan resmi atau keputusan resmi dari Koalisi Indonesia maju soal siapa paslon gubernur dan wakil gubernur untuk yang akan diajukan dalam pilkada Jakarta," kata Habiburokhman, Rabu (19/6/2024).

Dia menduga penawaran tersebut disampaikan oleh salah seorang petinggi parpol dari koalisi Indonesia maju.

Dengan begitu, tawaran tersebut diduga disampaikan oleh salah satu petinggi PAN, Demokrat, Gerindra ataupun Golkar.

"Jadi kalau teman-teman PKS menginformasikan adanya tawaran menjadi cawagubnya Pak Ridwan Kamil mungkin itu dari orang perorang petinggi partai politik anggota Koalisi Indonesia maju. Jadi belum menjadi tawaran yang resmi," katanya.

Dengan demikian, kata Habiburokhman, pihaknya menghargai proses dan dinamika yang berjalan di Pilkada Jakarta 2024.

Dia pun berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di Pilkada Jakarta kali ini.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut, calon yang akan diusung PKS diusul secara berjenjang mulai tingkat kabupaten hingga provinsi.

"Prosesnya itu diusulkan dari tingkat kabupaten, baik itu cabup atau wali kota, gubernur dan tingkat kabupaten pengurus kabupaten di PKS," kata Jazuli.

Nantinya, kata Jazuli, usulan dari tingkat kabupaten hingga provinsi akan dibahas oleh pengurus PKS di tingkat DPP.

Setelah itu, barulah ada rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh PKS.

"Direkomendasikan biasanya dua kandidat supaya ditingkat DPTP dewan pengurus tingkat pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro itu memutuskan siapa daerah ini jadi calon biasanya dua itu nanti dgn seluruh kriteria pertimbangan-pertimbangannya," katanya.

Lalu, Jazuli pun sesumbar bahwasanya PKS adalah partai yang memiliki mesin partai yang paling kencang.

Karenanya, usulan siapa yang akan diusung sebagai kepala daerah juga harus dari bawah.

Golkar Bimbang Usung Ridwan Kamil

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih pikir-pikir mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jawa Barat.

Nama Ridwan Kamil meramaikan bursa calon Gubernur DKI Jakarta penantang Anies Baswedan.

Selain itu Ridwan Kamil calon kuat Gubernur Jawa Barat untuk periode kedua.

Ridwan Kamil merupakan kader Golkar.

Sementara itu elite Gerindra menyatakan pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta bukan harga mati.

Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto hanya memberikan tanggapan yang santai.

Dia mengakui bahwa kader Golkar memang tidak ada matinya.

"Jadi kalau kader Golkar memang tidak ada matinya," kata Airlangga saat ditemui dalam peringatan HUT dan peluncuran buku otografi Theo L Sambuaga di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Menko Perekonomian RI itu menyebut nasib Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat masih sedang dievaluasi.

Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan scientific.

"Kalau di Jawa Barat, kan kita lagi menunggu evaluasi. Semua berbasis scientific dan evaluasi. Golkar pada pilkada yang lalu menang 60 persen adalah basisnya scientific," ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa salah satu proses scientific yang dimaksudkan adalah melihat trend survei dari Ridwan Kamil.

Nantinya, partai berlambang pohon beringin itu akan melihat tingkat elektabilitas kadernya itu.

"Golkar kemarin mendapat kenaikan di Pileg, basisnya juga scientific. Jadi basis scientific Golkar tidak akan tinggalkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikabarkan mulai memikirkan ulang keputusan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, Eks Gubernur Jawa Barat itu sempat berasumsi Anies Baswedan tidak akan maju lagi di provinsi tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tidak masalah jika nantinya Ridwan Kamil memutuskan tidak ingin maju di Pilkada Jakarta.

"Enggak ada masalah," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Wakil Ketua DPR RI itu menyampaikan keputusan untuk memajukkan Ridwan Kamil sejatinya datang dari rapat internal koalisi Indonesia maju.

Saat itu, rapat juga dihadiri oleh Golkar.

"Keputusan untuk memajukan Kang Ridwan Kamil pada waktu itu, itu adalah pembicaraan rapat koalisi. Termasuk ada Golkar," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu pun menyoroti belakangan ada perubahan sikap dari Ridwan Kamil maupun Golkar yang enggan memajukkan kadernya di Pilkada Jakarta.

Dia pun menilai hal itu hanya sebagai bagian dinamika politik.

"Nah bahwa kemudian ini ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan, ya ini namanya dinamika yang mungkin dinamika yang juga harus dibicarakan. Kita bukan kartu mati harus Pak Ridwan Kamil," pungkasnya.(*)