3 Menteri Era Prabowo - Gibran Bakal Pimpin Negara Jika Presiden Berhalangan, Diisi Orang Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon menteri di Kabinet Prabowo - Gibran hingga kini masih jadi pertanyaan.

Meski Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming belum merilis kisi-kisi calon Menteri di kabinet nanti, namun ada calon menteri yang mendapat perlakuan berbeda.

Kabinet Prabowo-Gibran dikabarkan akan diisi oleh 40 kementrian.

Dari jumlah kementerian itu, ada tiga posisi Menteri di kabinet yang sangat strategis.

Tiga menteri ini bisa menggantikan posisi pemimpin negara bila Presiden dan Wapres berhalangan memimpin.

Lantas, tiga Menteri apa yang bisa menggantikan posisi Presiden dan Wapres bila berhalangan?

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).

Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

 “Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu.

Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga.

Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya.

Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN.

Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.

“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan.

Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk.

Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur dia.

Partai Pendatang Baru Dapat 2 Kursi

Partai "pendatang baru" diprediksi kebagian jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Partai yang baru bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB diprediksi juga bakal kebagian jatah kursi menteri.

Bahkan, PKB dan Nasdem diprediksi bakal mendapatkan dua kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

"Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2024).

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja.

"Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia.

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri.

Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia.

Berbeda dengan kursi menteri titipan yang mungkin telah disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ujang menilai, Jokowi kemungkinan juga akan menitipkan dua menteri karena terlalu banyak akan mengganggu hubungan antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi proporsional ya nitip misalnya dua, kalau sampai 4-6 ya enggak bagus juga. Jadi saya melihat dalam konteks akomodasi titipan Jokowi, tengah-tengah saja, terlalu banyak ya nggak bagus dengan hubungan Jokowi. Tengah-tengah saja sesuai kebutuhan Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Nasdem tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com