Berbeda Ideologi Anies dan PDIP Sulit Bersatu di Pilgub Jakarta, Ganjar: Tidak Harus Dipaksakan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kebersaam Anies Baswedan dan PDIP dalam satu gerbong di Pilgub Jakarta 2024 diyakini sulit tercapai.

Banyak pihak menilai, Anies Baswedan dan PDIP memiliki perbedaan secara ideologis.

Meskipun pihak lain menyebut, perbedaan antara Anies dan PDIP ini bisa dikesampingkan sementara demi bisa mengalahkan usungan Prabowo dan Jokowi.

Mantan Calon Presiden yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo pun angkat bicara soal peluang Anies Baswedan diusung di Pilgub Jakarta 2024.

Ganjar mengatakan peluang PDIP untuk mengusung sosok dari nonkader di Pilkada DKI adalah bentuk keterbukaan.

Namun umumnya partai akan lebih dahulu melihat potensi dari kader internal PDI Perjuangan.

Jika ada yang sesuai maka kader internal tersebut akan diusung.

Namun jika mengusung dari nonkader maka akan ada kesepakatan.

"Kalau tidak kita pasti akan bersepakat, membuat kesepakatan seandainya kita mengusung calon dari luar apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil, nilai-nilai demokrasi, secara ideologislah. Bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah," tuturnya.

Kesepakatan tersebut, lanjut Ganjar, agar politikus yang diusung bisa konsisten.

"Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat sejarah di awal dan menyamakan presepsi serta sikap, agar ketika merespons situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus," imbuhnya.

Terkait dengan sosok Anies Baswedan, Ganjar mengatakan masih harus perlu didiskusikan lagi.

Namun jika memang tidak ada kecocokan maka tidak harus dipaksakan

"Itu yang mesti diobrolkan dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tetapi seandainya tidak cocok, menurut saya tidak harus dipaksakan," ujarnya.

Seperti diketahui, PDIP DKJ mengusulkan 10 nama bakal calon gubernur Jakarta ke DPP PDIP termasuk nama Anies Baswedan.

Namun siapa yang akan diusulkan PDIP maju di Pilkada Jakarta menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau rekomendasi ya tentu wilayahnya ibu (Megawati). Ini kelihatannya kan pertanyaan selalu jawabnya gitu, tetapi memang faktanya itu, kalau kita mau tempur pilkada itu kan desainnya menang," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Utut Adianto di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Cuma Gimmick Politik?

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai wacana PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta hanya sebatas gimmick politik.

"Itu gimmick. PDIP hanya mencoba reaksi masyarakat, khususnya pemilih Anies, apakah masih melihat PDIP sebagai 'lawan' atau sekarang biasa saja," kata Ray kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2024).

Menurut Ray, setidaknya PDIP sudah mulai melihat reaksi warga Jakarta, khususnya pemilih Anies, biasa saja terhadap wacana tersebut.

"Artinya, PDIP mulai bisa diterima oleh khususnya pemilih Anies," ungkapnya.

Dia menjelaskan PDIP tidak punya tradisi mendukung kader atau tokoh non PDIP jika mereka dominan dalam suatu daerah. 

"Di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) mereka pemenang kedua. Sangat potensial untuk mengajukan sendiri kader mereka," ucap Ray.

Karenanya, Ray berpendapat bahwa sulit membayangkan jika PDIP hanya jadi pendukung tanpa mendapatkan porsi minimal cawagub. 

"Dan PDIP memiliki banyak kader yang dapat didorong maju ke pilkada DKJ. PDIP tak akan kehabisan kader," ujarnya.

Namun dia menuturkan, Anies dan PDIP dapat diindentifikasi sebagai barisan yang sama untuk melawan dominasi keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jika Kaesang (Pangarep) akhirnya maju, maka dua kelompok ini akan kerja sama dengan cara mereka masing-masing," imbuh Ray.

Untung Rugi PDIP Usung Anies

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro mengungkapkan untung dan rugi jika PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Agung mengatakan secara keuntungannya adalah peluang PDIP memenangkan Pilkada Jakarta mengemuka.

"Walaupun skenario kursi cawagub masih kabur, karena beragam partai seperti PKS atau Koalisi Indonesia Maju juga berebut jatah ini," kata Agung kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2024).

Namun, dia menilai bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu mengalami kerugian jika mengusung Anies.

Menurut Agung, kader-kader potensial PDIP tak punya ruang untuk menunjukkan magnet elektoral di Jakarta jika PDIP mengusung Anies.

"Padahal, arena ini (Pilkada) menjadi sarana efektif untuk maju ke Pilpres 2029," ungkapnya.

Dia menyebut, risikonya PDIP mesti mencari momentum lagi untuk memunculkan nama-nama jagoannya di Pilpres 2029 melalui instrumen pilkada di provinsi lain.

"Padahal Pilkada Jakarta ini sudah terbukti melahirkan capres dari Anies dan presiden atas nama Jokowi (Joko Widodo)," ujar Agung.

Karenanya, Agung berpendapat bahwa menjadi gubernur Jakarta sangat penting minimal untuk mendapat tiket pencapresan.

"Artinya, siapa yang jadi gubernur Jakarta, minimal menggenggam tiket pencapresan dan maksimal jadi presiden," ucapnya.(*)