Sanksi Golkar Menanti Nurhaeni Buntut 'Main 2 Kaki' di Pilkada Palopo 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Golkar sedang mempersiapkan sanksi terhadap Ketua DPRD Palopo Nurhaeni, disinyalir bermain 'dua kaki' di Pilkada Palopo 2024.

Ketua Golkar Palopo, Rahmat Masri Bandaso merasa kecewa atas sikap Nurhaeni menerima lamaran Partai Nasdem di Pilwalkot Palopo.

Nurhaeni diketahui diumumkan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota (Pilwali) Palopo mendampingi Farid Kasim Judas.

Farid Kasim Judas merupakan putra mahkota eks Wali Kota sekaligus Ketua Nasdem Palopo, Judas Amir.

Rahmat Masri menyampaikan, keputusan Nurhaeni tanpa koordinasi dengan Partai Golkar.

Padahal Nurhaeni telah dipercayakan Golkar sebagai Ketua DPRD Palopo.

Menurut Rahmat, tindakan Ketua Harian Golkar Palopo itu tidak sesuai dengan prinsip partai mengharuskan setiap kader untuk patuh dengan aturan Golkar.

Olehnya, pihaknya menyiapkan sanksi kepada Nurhaeni.

Baca juga: Ketua Golkar Rahmat Masri Ngaku Kaget Nurhaeni Terima Lamaran Nasdem di Pilwali Palopo: Tiba-tiba!

"Tentu akan ada mekanisme sanksi di partai. Kita ada mekanisme namanya PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela). Tidak pernah ada komunikasi, tiba-tiba saja ambil keputusan. Makanya saya kaget," ujar Rahmat.

Demikian disampaikan Rahmat Masri usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sebagai bakal calon wali kota Palopo di DPD PDIP Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Rabu (12/6/2024) kemarin.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Palopo itu mengaku, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut ke DPD I Golkar Sulsel.

Bahkan, Golkar Palopo bahkan telah memanggil Nurhaeni untuk mengklarifikasi.

"Kami sudah memanggil bersangkutan untuk klarifikasi," tambahnya.

Rahmat juga menambahkan, sanksi pasti akan diberikan jika terbukti melanggar.

"Tentu ada sanksi, kalau melanggar pasti akan disanksi. Macam-macam sanksi, tergantung tingkatan pelanggaran, nanti DPP Golkar yang putuskan," jelasnya. 

Dikeluarkan dari Grup WA

Imbas dari sikap dua kaki oleh Nuraeni, ia dikeluarkan dari grup WhatsApp Partai Golkar Palopo.

Ketua Harian Golkar Palopo itu dikeluarkan dari grup WA Golkar Palopo oleh Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Resky Mahendra.

Nurhaeni dianggap berkhianat karena diusung berpasangan dengan anak mantan Wali Kota Palopo, Farid Kasim Judas pada pemilihan Wali Kota (Pilwali) Palopo.

“Saya mengeluarkan dia karena mengkhianati Golkar. Ia memilih berpasangan dengan bacalon lain pada Pilkada nanti,” kata Resky Mahendra, Rabu (5/6).

Hal itu dikarenakan Partai Golkar juga mengusung Bacalon Wali Kota, Rahmat Masri Bandaso.

Namun Nurhaeni memilih berpasangan dengan bacalon lain

Terkait jabatan dipegang Nurhaeni, Sekretaris AMPG menyerahkannya kepada pimpinan tertinggi Golkar.

“Untuk saat ini dipegang yakni ketua harian Golkar, kami serahkan semuanya ke Dewan Pimpinan Pusat Golkar,” tambahnya.

Resky mengungkap Nurhaeni belum merespon pengeluaran kontaknya dari grup WhatsApp Golkar.

Hal itu, lanjut Resky karena Ketua DPRD Kota Palopo itu tidak berkomunikasi dengannya.

Sementara, Ketua DPRD Palopo, Nurhaeni mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Kalau saya tidak ada masalah kalau dikeluarkan dari grup,” kata Nurhaeni kepada Tribun-Timur.com, Rabu (5/6).

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024

27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

27 November 2024: pelaksanaan Pemungutan suara;

27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Debat akan ada di tahapan 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye. (*)