Sanksi Golkar Menanti Nurhaeni Buntut 'Main 2 Kaki' di Pilkada Palopo 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Golkar sedang mempersiapkan sanksi terhadap Ketua DPRD Palopo Nurhaeni, disinyalir bermain 'dua kaki' di Pilkada Palopo 2024.

Ketua Golkar Palopo, Rahmat Masri Bandaso merasa kecewa atas sikap Nurhaeni menerima lamaran Partai Nasdem di Pilwalkot Palopo.

Nurhaeni diketahui diumumkan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota (Pilwali) Palopo mendampingi Farid Kasim Judas.

Farid Kasim Judas merupakan putra mahkota eks Wali Kota sekaligus Ketua Nasdem Palopo, Judas Amir.

Rahmat Masri menyampaikan, keputusan Nurhaeni tanpa koordinasi dengan Partai Golkar.

Padahal Nurhaeni telah dipercayakan Golkar sebagai Ketua DPRD Palopo.

Menurut Rahmat, tindakan Ketua Harian Golkar Palopo itu tidak sesuai dengan prinsip partai mengharuskan setiap kader untuk patuh dengan aturan Golkar.

Olehnya, pihaknya menyiapkan sanksi kepada Nurhaeni.

Baca juga: Ketua Golkar Rahmat Masri Ngaku Kaget Nurhaeni Terima Lamaran Nasdem di Pilwali Palopo: Tiba-tiba!

"Tentu akan ada mekanisme sanksi di partai. Kita ada mekanisme namanya PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela). Tidak pernah ada komunikasi, tiba-tiba saja ambil keputusan. Makanya saya kaget," ujar Rahmat.

Demikian disampaikan Rahmat Masri usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sebagai bakal calon wali kota Palopo di DPD PDIP Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Rabu (12/6/2024) kemarin.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Palopo itu mengaku, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut ke DPD I Golkar Sulsel.

Bahkan, Golkar Palopo bahkan telah memanggil Nurhaeni untuk mengklarifikasi.

"Kami sudah memanggil bersangkutan untuk klarifikasi," tambahnya.

Rahmat juga menambahkan, sanksi pasti akan diberikan jika terbukti melanggar.

"Tentu ada sanksi, kalau melanggar pasti akan disanksi. Macam-macam sanksi, tergantung tingkatan pelanggaran, nanti DPP Golkar yang putuskan," jelasnya.