Kasus Harun Masiku Kerap Dimunculkan saat PDIP Kritik Pemerintahan, Pengacara Hasto Punya Data

TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP selalu dalam masalah ketika kritik pemerintahan.

Kasus Harun Masiku kerap diungkit setelah PDIP kritik pemerintahan Jokowi.

Terbaru Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan KPK terhadap Hasto Kristiyanto dikaitkan dengan kritik kepada pemerintah.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Seperti diketahui, Hasto diperiksa KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024).

Ronny menyebut, kasus suap Harun Masiku selalu naik ke permukaan ketika kliennya menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Dia mengeklaim memiliki data fluktuasi atau naik turunnya isu terkait Harun Masiku dan kasus hukum yang menimpa politikus PDIP selama beberapa waktu terakhir di media online.

“Kami mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikkan,” kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Dia menyebut, kenaikan itu di antaranya terjadi pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa melenggang menjadi calon wakil presiden.

Kemudian, pada November 2024, terdapat dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kertaredjasa hingga Aiman Witjaksono yang mengkritik terhadap penguasa.

 “Kemudian bulan Januari 2024, ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat dan LSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan,” ujar Ronny.

Ronny pun mempertanyakan fluktuasi isu Harun Masiku dan kasus hukum yang membayangi politikus PDIP, termasuk Hasto pada tahun politik.

“Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus,” kata dia.

Pada Senin hari ini, Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Harun.

Saat pemeriksaan, handphone Hasto disita oleh penyidik.

Pihak KPK menyebutkan, Hasto diperiksa terkait keberadaan Harun yang telah buron selama lebih dari 4 tahun.

Harun merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

Namun, ia melarikan diri dan ditetapkan sebagai buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku. 

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kuasa Hukum Hasto Sebut Kasus Harun Masiku Dinaikkan Saat PDI-P Kritik Pemerintah"