Potensi Koalisi Nasdem PKS di Pilkada Serentak 2024 di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Arah dukungan Partai Nasdem di Pilkada Sinjai 2024 terjawab.

DPP Nasdem memutuskan mengusung pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Sinjai Muzayyin Arif dan A Ikhsan Hamid.

Surat rekomendasi usungan itu diserahkan Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu kepada Muzayyin Arif di NasDem Tower Jakarta, Sabtu (1/6/2024) lalu.

Surat rekomendasi usungan Nasdem ditandatangani Ketua Bappilu DPP Nasdem Prananda Surya Paloh dan Sekjen Bappilu DPP Nasdem Willy Aditya.

Muzayyin ditunjuk berhadapan dengan mantan Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong dan beberapa pesaing lainnya.

Ada dua alasan sekaligus jadi modal kuat Muzayyin maju di Sinjai.

Pertama, keterpanggilan untuk membangun tanah leluhurnya sebagai cucu KH Ahmad Marzuki Hasan.

KH Ahmad Marzuki Hasan adalah pendiri pesantren Darul Istiqamah yang merupakan salah satu ponpes ternama di Sinjai.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pemenang pasangan Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Sinjai.

Selain di Pilkada Sinjai 2024, Partai Nasdem dan PKS juga berpotensi berkoalisi di Pilkada Parepare 2024.

Hal itu menyusul bakal calon Wali Kota Parepare Tasming Hamid resmi menerima rekomendasi PKS dan Nasdem.

Dengan rekomendasi tersebut, Tasming dipastikan mengunci lima kursi sebagai syarat minimal maju Pilkada Parepare.

Tasming terima rekomendasi Nasdem di Nasdem Tower paa Sabtu (1/6), sementara rekomendasi PKS diterima di ruang VIP Cafe Mama, Jl Bau Mangga, Makassar, Minggu (2/6) lalu.

Baca juga: Tasming Hamid Kantongi Rekomendasi NasDem dan PKS, Syarat 5 Kursi Terpenuhi Ikut di Pilkada Parepare

Tidak hanya itu, Nasdem juga berpotensi mengusung kader Nasdem di Pilkada Luwu 2024.

Saat ini, ada tiga figur calon Bupati Luwu sudah di DPP PKS.

Hal itu dikatakan Sekretaris PKS Luwu, Usri Usman saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com.

Kata Usri Usman, tiga figur itu ialah Harbi Syam, Kolonel Agussalim dan Arham Basmin Mattayang.

"Sekarang di DPP PKS sudah ada 3 nama. Dari dua itu hanya Pak Arham Basmin yang sudah memiliki wakil yakni Pak Rahmat. Sisanya belum," katanya, Jumat (31/5/2024).

Terkait restu siapa calon Bupati Luwu akan didukung PKS, Usri mengaku masih menunggu hasil DPP.

"Sementara di daerah saat ini kami masih menunggu hasilnya," ujarnya.

Usri mengaku, belakangan ada tiga figur calon bupati intens berkomunikasi dengan PKS Luwu.

"Yang menyusul membangun silaturahmi ada Jabbar Idris dari PPP, Patahuddin Ketua DPD Golkar Luwu dan Andi Mammang Ketua DPD Gerindra Luwu," terangnya.

DPD Partai Nasdem Kabupaten Luwu, merayu sejumlah pimpinan partai berkoalisi termasuk PKS.

Ketua DPD Partai Nasdem, Arham Basmin Mattayang tertangkap kamera bersilaturahmi dengan pimpinan Partai PKS.

Ia menemui Ketua DPD PKS Luwu Ahmad Sulaeman serta sekretarisnya Usri Usman.

Dalam foto, Arham Basmin dan Ahmad Sulaeman terlihat melakukan salam komando.

Saat dikonfirmasi Tribunluwu.com, Usri Usman mengaku, Arham Basmin menjalin komunikasi koalisi untuk Pilkada 2024.

Namun kata Usri, partainya masih belum menentukan sikap terkait dukungan untuk paket Arham Basmin-Rahmat.

"Belum ada info SK rekomendasi. Semua bakal calon bangun silaturahmi dengan PKS. Kalau sudah ada SK rekomendasi PKS ke calon, baru kami support full," tandasnya.

Ketua Partai PKS Luwu, Ahmad Sulaeman mengaku, kemungkinan akan berkoalisi dengan partai di luar koalisi perubahan (Nasdem-PKS-PKB).

"Tidak ada instruksi dari PKS Sulsel maupun pusat untuk harus bergandengan dengan koalisi Pilpres. Semua masih berproses," bebernya.

Pada Pemilu 2024, DPD Partai Nasdem Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menjungkal dominasi Partai PPP.

Nasdem berhasil mengunci 6 kursi DPRD Luwu, dengan total perolehan suara partai sebanyak 43.199.

Dengan begitu, Nasdem berhak merebut kursi Ketua DPRD Luwu.

Namun, asa Nasdem untuk mengusung calon kepala daerah tak cukup sampai di situ.

Meski menjadi primadona di Bumi Sawerigading, partai yang dipimpin Arham Basmin ini masih perlu berkoalisi.

"Kalau tidak salah, butuh 7 kursi untuk mencalonkan kepala daerah," aku Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja kepada Tribunluwu.com.

Kata Sappe, hal itu sesuai dengan aturan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Dia meminta agar syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPRD.

Itu artinya, tak ada partai di Luwu bisa mengusungkan calon kepala daerah tanpa koalisi.(*)