Polemik W Super Club Hotman Paris, Pemprov Sulsel Janji Evaluasi Seluruh Izin Tempat Hiburan Malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengevaluasi perizinan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM).

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulsel, Said Wahab.

"Semua THM akan dikaji izinnya, dievaluasi semua, bukan hanya W Super Club. Termasuk yang sudah di approve," jelas Said Wahab pada Senin (3/6/2024).

Said menyebut, ada beberapa tahapan dalam evaluasi perizinan.

Nantinya hasil evaluasi ini akan menentukan keputusan Pemprov Sulsel.

Pilihannya mencabut izin atau melayangkan surat peringatan ke THM.

"Pertama kita usulkan segera mengkaji, ujung-ujungnya bisa mencabut atau memperingati dan seterusnya, ada empat tahapan di situ," jelas Said.

Cara kedua bisa dilakukan menurutnya dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur.

Hal ini terkait sikap terhadap keberadaan THM di Makassar.

Baca juga: Sebut W Super Club Hotman Paris Beroperasi Diam-diam, Pendemo Geruduk Kantor Gubernur Sulsel

"Kedua, disarankan untuk membuat Surat keputusan gubernur, tentang bagaimana keberadaan THM di kota Makassar," lanjutnya.

Said mengaku proses evaluasi ini segera berjalan ke seluruh THM di Makassar

Pj Gubernur Sulsel : W Super Club Hanya Kantongi Izin Bar

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya buka suara terkait polemik W Super Club

"Yang perlu saya sampaikan terkait hal yang sedang viral bahwa yang disebut W Super Club itu, izin yang terbit adalah untuk bar, bukan untuk diskotik atau night club, pemprov Sulsel tidak pernah menerbitkan izin untuk diskotik dan tempat hiburan malam untuk W Super Club" katanya di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna beberapa waktu lalu.

Selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan menegaskan, akan menjaga agar izin untuk diskotik tidak terbit.

"Kita jaga bersama-sama Sulsel pada umumnya dan Makassar pada khususnya menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, damai, sejahtera dibawah ampunan Allah Subhana hu Wa Taala, bisa ya kita jaga bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Kelompok Aliansi Suku Makassar menuding W Super Club milik Hotman Paris di kawasan CPI, Makassar, Sulawesi Selatan diam-diam beroperasi. 

Atas dasar itu, Aliansi Suku Makassar geruduk Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumiharjo,  Senin (3/6/2024).

Peserta aksi menuntut W Super Club tutup permanen.

Demikian disampaikan Penanggung Jawab Aksi di Kantor Gubernur Sulsel, Subhan

"Tampak depan W Super Club tertutup namun dari belakang ada lampu-lampu dan musik-musik dentuman yang keras dan itu membuktikan bahwa W Super Club masih tetap menjalankan aktivitasnya," jelas Subhan pada tribun-timur.com. 

Hal ini menurut Subhan memantik kemarahan masyarakat.

Sebab W Super Club baru saja ditutup sementara.

Subhan mengaku Aliansi Suku Makassar meminta Pemprov Sulsel menutup seluruh Tempat Hiburan Malam (THM).

"Kami meminta kepada pemerintah provinsi dan pemkot tanpa ada  ada rasa belas kasihan, tanpa ada rasa timbang-timbang untuk menutup semua  tempat hiburan malam yang ada di Makassar, khususnya di CPI  W Super Club itu di tutup kalau perlu ratakan," kata Subhan.

Semula massa aksi mendengungkan orasi di depan pagar Kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 11.00 wita.

Peserta aksi kompak mengenakan baju adat suku Makassar dilengkapi passapu.

Badik, alat perang khas Makassar nampak melingkar dipinggang massa aksi.

Mereka terus menolak beroperasinya W Super Club milik Hotman Paris.

Tabuhan gendang kian menyemangati massa aksi menuntut bertemu Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrullah.

Sekitar pukul 12.45 wita, Massa aksi berhasil merangsek masuk ke area Kantor Gubernur Sulsel.

Tiga mobil membawa pengeras suara tembus hingga area depan lobby utama.

Para massa aksi sempat negosiasi untuk bertemu Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif.

Tak lama berselang, massa aksi diizinkan masuk bertemu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hingga saat ini pertemuan masih berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel. (*)