Mahasiswa Makassar Senang UKT Batal Naik, 'Alhamdulillah Kalau Ada Kepastian Seperti Ini'

TRIBUN-TIMUR.COM - Mahasiwa di Makassar menyambut gembira batalnya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pembatalan tersebut setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

"Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan tidak akan ada kenaikan UKT buat semua mahasiswa pada tahun ini.

Kemendikbud akan mengevaluasi permintaan UKT yang diajukan perguruan tinggi.

"Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya," katanya.

Pernyataan Nadiem Makarim juga disambut gembira para mahasiswa.

Diantaranya mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Muh Dzikir Zainul.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas ini mengaku tugas mahasiswa kini mengawal pernyataan tersebut.

Agar bisa dijalankan setiap kampus sesuai arahan Mendikbudristek.

"Tentu kalau ada jaminan dari Menteri harus ditindaklanjuti Kampus. Melihat pernyataan tersebut pastinya ada rasa tenang lah," kata mahasiswa angkatan 2023, Senin (27/5/2024)

"Tapi tetap mahasiswa harus mengawal arah kebijakan kampus terkait UKT. Sehingga bisa mengakomodir setiap mahasiswa mampu mengakses Pendidikan terjangkau," tandasnya.

Serupa disampaikan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Nurjannah.

Mahasiswi angkatan 2021 ini menyambut baik keputusan Nadiem Makarim.

Sebelumnya Nur mengaku prihatin juga mendengar huru-hara kenaikan UKT.

Sebab dirasa akan memberatkan sejumlah mahasiswa baru di kampusnya.

"Alhamdulillah yah kalau ada kepastian seperti ini. Jadi untuk adik-adik yang baru masuk bisa disesuaikan kemampuannya dengan UKT yang ada," katanya.

Pernyataan Mendikbudristek ini dinilai menjadi angin segar mahasiswa untuk bisa tenang sejenak.

Meskipun menurutnya tetap dibutuhkan pengawalan terhadap arah kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menolak adanya kenaikan UKT.

Ia berpandangan bahwa semestinya UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) dijamin serendah-rendahnya oleh negara.

Bahkan, negara semestinya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk PTN.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang tingginya biaya UKT yang dikeluhkan sejumlah mahasiswa di beberapa PTN.

"Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Sebelumnya, kenaikan tarif UKT memicu polemik di berbagai perguruan tinggi negeri.

Bahkan, mahasiswa di sejumlah kampus menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT.

Mahasiswa dari berbagai daerah demonstrasi seperti di Malang, Balikpapan, Yogyakarta, Bandung, Medan, Palu, dan Makassar.

Unhas Tak Naikkan

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa merespon kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Nadiem secara terbuka menyampaikan membatalkan usulan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah kampus.

Prof Jamaluddin Jompa mengaku, Unhas sebelumnya telah menetapkan tidak adanya kenaikan UKT di tahun ini.

"Unhas tidak ada kenaikan UKT sejak awal. Artinya inikan kebijakan nasional, ada perguruan tinggi merasa terlalu rendah UKT tetapi ada juga sesungguhnya peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 ada juga lebih tinggi," jelas Prof Jamaluddin Jompa, Senin (27/5/2024).

Prof JJ sapaannya menjelaskan UKT di tahun 2024 hanya ada penambahan kelompok UKT.

Dari sebelumnya hanya sampai kelompok VIII, kini sampai kelompok IX.

Namun secara nominal masih tetap sama.

"UKT 1 sampai 8 tetap. UKT IX memang terakhir standar untuk non subsidi untuk orang penghasilannya diatas Rp100 juta," katanya.

Prof JJ memastikan penerapan UKT IX ini ketat, hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kemampuan pendapatan tinggi.

Namun di tengah gejolak pembahasan UKT, Prof JJ memilih menahan penerapan UKT IX.

"Sudah saya minta untuk sementara tidak lakukan UKT terakhir supaya masyarakat bisa memahami dulu," jelasnya.

Prof JJ menyebut penerapan UKT tinggi bagi mahasiswa memang memiliki kemampuan finansial sudah sewajarnya dilakukan.

Sebab, akan ada subsidi silang yang akhirnya diberikan untuk meringankan beban mahasiswa kurang mampu.

"Misalkan, ada orang kaya penghasilan Rp200 juta perbulan, harusnya bayar tinggi supaya subsidi yang lain," jelasnya.

Menurutnya, biaya kuliah sudah dihitung oleh Kementrian bersama Kampus Unhas.

"Banyak UKT Unhas masih jauh di bawah standar biaya tunggal. Katakanlah harusnya Rp15 juta per semester tapi kenyataannya cuma bayar Rp3 juta sampai Rp 5 Juta. Lalu siapa subsidi?," jelas Prof JJ.

"Jumlah subsidi pemerintah kan terbatas, sehingga masyarakat (berkemampuan finansial) berkontribusi. Saya juga tetap berharap bisa 0 rupiah, tapi perguruan tinggi tetap harus maju ya," katanya.

Prof JJ menegaskan, banyak beasiswa di Unhas yang bisa dimanfaatkan mahasiswa.

Sehingga dirinya tak ingin ada mahasiswa putus pendidikan hanya karena persoalan ekonomi.