Lewat Proyek HDDAP, 10.000 Hektar Lahan Kering Siap Dikembangkan di 13 Kabupaten

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) menggelar kick off pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP).

Kegiatan tersebut berupa pengelolaan kawasan hortikultura terpadu hulu hingga hilir di 10.000 hektar lahan kering di 13 kabupaten di 7 Provinsi seluruh Indonesia, Kamis (16/5/2024).

Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan bahwa Kehadiran HDDAP diproyeksikan mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional. HDDAP didesain sedemikian rupa dengan pendekatan terpadu dan komprehensif  dari hulu ke hilir.

Mencakup areal lahan seluas 10 ribu hektare di 13 Kabupaten pada 7 provinsi meliputi Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa dan Ende.

HDDAP digadang mampu mengungkit dan mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia.

HDDAP bertujuan mengkonsolidasikan 10 ribu hektare lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam wadah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di 13 Kabupaten.

Untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor.

"Output yang akan dicapai adalah terkonsolidasinya 10 ribu hektare lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan di lokasi HDDAP. Selain itu ditargetkan terbentuknya 13 KEP yang bankabledi 13 kabupaten lokasi,” ujar Prihasto.

"Kegiatan ini juga seiring program Presiden terpilih yakni makan siang gratis di mana kita perlu menghasilkan produksi  hortikultura yang berkualitas" tandasnya.

Sebagai Executing Agency HDDAP, Prihasto mengajak seluruh stakeholder dan mitra kerja HDDAP di tingkat pusat maupun daerah, untuk bahu membahu bersinergi mensukseskan kegiatan ini.

Total luas lahan 10 ribu hektare ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 Kabupaten dari total 514 Kabupaten di Indonesia disebut telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) serta SID.

Prihasto yang juga menjabat sebagai Plt. Sekjen Kementan tersebut menekankan, salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan adalah pembagian peran yang jelas dari setiap stakeholder yang terlibat dalam HDDAP. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pemegang kebijakan tertinggi pelaksanaan HDDAP, berperan dalam mengkoordinasikan tim pelaksana HDDAP pusat maupun daerah serta mitra kerja terkait.

Pemerintah Pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Pemerintah Pusat juga berperan melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan sesuai ketentuan tatakelola Pinjaman Luar Negeri. Seluruh pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan HDDAP dilaksanakan melalui Satker Pusat untuk kemudian diteruskan ke daerah sesuai rancangan kebutuhan.

Pemerintah Daerah berperan melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP, menyiapkan sarana prasarana pendukung serta bertanggungjawab atas usulan CPCL.