Aksi Viral Kades Bone Dugem di Makassar Bikin Luthfy Latief Geram, Kemendes Kirim Tim Investigasi

Luthfy juga mengaku sudah mengantisipasi kegiatan ini.
Caranya dengan menerbitkan Peraturan Meteri Desa PDTT No 13 Tahun 2023.

"Kami telah mengantisipasi kegiatan seperti ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 dengan MELARANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DI LUAR KABUPATEN/KOTA SETEMPAT MENGGUNAKAN DANA DESA. Kalau mau berkoordinasi keluar Kabupaten/Kota setempat, silakan menggunakan Dana selain Dana Desa," tulisnya.

"Lebih jelas, dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023, telah menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas menggunakan Dana Desa hanya boleh untuk masyarakat desa yang dilaksanakan secara swakelola, misalnya pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan bertempat di desa setempat," lanjut Luthfy

Ketua Apdesi Bone Klaim Tak Tau Perihal Aksi Dugem

Ketua Apdesi Kabupaten Bone, Andi Mappakaya Amier mengatakan tidak mengetahui perihal kejadian tersebut.

"Tidak tahu juga saya mengenai itu potongan gambar betul atau tidak. Tapi memang sebagian kepala desa ada di Makassar untuk mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta PT Putri Dewani Mandiri" ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Jumat (10/5/2024)

Ia juga tak tahu berapa total kades hadir dalam bimbingan teknis tersebut.

"Tidak kutahu juga berapa jumlah pastinya, karena saya juga tidak ikut di kegiatannya. Saya sudah 2 bulan di Makassar di Rumah Sakit. Tapi yang jelas banyak yang ke sana" ujarnya.

Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andi Gunadil Ukra.

"Kalau untuk yang dugem saya juga tidak tahu pasti, betul atau tidaknya itu. Belum ada laporan. Tapi kalau untuk bimtek, iyya hampir sebagian kepala Desa di Bone mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta PT Putri Dewani Mandiri" ujarnya.

Ia memastikan Kepala Desa yang mengikuti bimtek di Makassar tidak menggunakan anggaran Desa atau Kabupaten.

"Mereka yang fasilitasi kades ke Makassar untuk mengikuti Bimtek. Dan mereka memang bersurat di masing-masing Desa. Kalau untuk jumlah pastinya saya juga tidak tau tapi banyak mungkin ratusan" ujarnya.(*)