Alasan Khofifah Tolak Jadi Menteri Padahal Sudah Menangkan Prabowo dan Gibran di Jatim

Khofifah berencana untuk kembali berpasangan dengan eks wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak pada Pilkada 2024. Saat ini, ia dan Emil tengah berusaha mengkomunikasikan wacana berduet sebagai gubernur dan wakil gubernur itu kepada partai-partai yang mengusung.

"Jadi (saya dan Emil) sama-sama berikhtiar mengomunikasikan dengan partai-partai pengusung. Karena kan saya, Golkar, Gerindra, suaranya lebih besar dari Demokrat, jadi komunikasi sedang dan terus kita lakukan," ujar Khofifah.

Untuk diketahui, Khofifah dan Emil adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang telah menuntaskan masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Keduanya diprediksi bakal kembali maju pada Pilkada Jawa Timur 2024. Terlebih, Khofifah sudah mengantongi rekomendasi dari empat partai politik, yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Kriteria menteri

Terdapat 2 kriteria utama ditetapkan Prabowo dalam memilih kandidat menteri-menterinya dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

“Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

"Itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Banyak ahli keuangan di partai, banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya,” ujar Dahnil.

"Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” sambung Dahnil mengatakan.(*)