Nasib Nasdem di Koalisi Prabowo - Gibran Belum Jelas, Surya Paloh Curhat

PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.

Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo," kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).

Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meyakini, Prabowo tetap berkomitmen dengan PAN sebagai salah satu parpol pengusung utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"PAN tidak pernah khawatir. Jadi persoalan menyusun menteri-menteri itu hak prerogatifnya pak Prabowo," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Demokrat

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait kursi menteri dari partainya.

"Terkait kursi menteri, hal ini juga menjadi hak prerogatif presiden, sehingga diserahkan kepada beliau (Prabowo)," kata Herman kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).

Herman meyakini Prabowo sudah memiliki formula yang tepat untuk menentukan para pembantunya di kabinet.

"Karena kami yakin Pak Prabowo memiliki formula yang tepat, serta memiliki komitment yang kuat dengan partai-partai pengusungnya," ujarnya.

Terkait jumlah, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Berapa banyak dan kementrian apa saja, sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," ucap Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta semua pihak tak menuntut berlebihan ke Prabowo terkait jatah menteri.

AHY mengatakan pihaknya telah membuat komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jatah menteri.

"Posisi di kabinet dan posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Prabowo," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mengingatkan semua pihak agar berdisiplin.

"Mari kita serahkan kepada beliau (Prabowo), jangan bebankan Pak Prabowo dengan tuntutan berlebihan. Kita harus disiplin," ujar AHY. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com