Luhut Pandjaitan Mulai 'Cewe-cawe' ke Pemerintahan Prabowo dan Gibran

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekitar 5 bulan lagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029.

Susunan kabinet pun mulai digodok sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Di media sosial sudah beredar nama-nama diisukan bakal menduduki jabatan menteri maupun wakil menteri.

Beberapa menteri kabinet Indonesia Maju, Jokowi-Maruf Amin dipertahankan, seperti Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Tito Karnavian, Yaqut Cholil Qoumas.

Ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita, Sri Mulyani, Budi Arie Setiadi, Zulkifli Hasan, Dito Ariotedjo, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Andi Amran Sulaiman.

Sementara wajah-wajah baru yang dipilih jadi menteri yakni Hatta Rajasa, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn) M Herindra.

Ada juga nama Ahmad Muzani, Rosan Roeslani, Sufmi Dasco, Fadli Zon, Joko Santoso, Yusril Mahendra, Arif Satria, Terawan Agus Putranto.

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati juga masuk susunan kabinet jadi Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak.

• Aksi Heroik Bakal Calon Menteri Prabowo dan Gibran Todongkan Senjata ke Agen Mossad Israel

Grace Natalie dikabarkan dapat jatah Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak.

Pihak Prabowo-Gibran belum memberikan tanggapan terkait dengan nama-nama di atas.

Permintaan Luhut

Sementara, dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan kepada Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Saat itu, Luhut membahas prospek kerja sama antara Indonesia dengan India.

"Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidato sambutannya.

Baca juga: 17 Nama Calon Menteri di Kabinet Prabowo Subianto: Jenderal, Mantan Gubernur, Petahana, Timses

Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Ia juga optimistis angka korupsi di Indonesia nantinya akan berkurang seiring dengan digunakannya sistem digital. "Dan dengan digitalisasi, peluang melakukan korupsi semakin rendah," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, pemerintah Indonesia akan fokus untuk meningkatkan penilitian di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan belajar dari India dan China.

"Menurut saya, ini sangat penting. Kami juga belajar dari India. Kami belajar dari Tiongkok," ucap dia.

Kriteria menteri

Terdapat 2 kriteria utama ditetapkan Prabowo dalam memilih kandidat menteri-menterinya dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

“Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ucap Dahnil.

• Haji Isam Sekeluarga Temui Prabowo Subianto, Crazy Rich Kalimantan Masuk Bursa Menteri?

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

"Itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Banyak ahli keuangan di partai, banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya,” ujar Dahnil.

"Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” sambung Dahnil mengatakan.(*)