17 Nama Calon Menteri di Kabinet Prabowo Subianto: Jenderal, Mantan Gubernur, Petahana, Timses

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyusun kabinet akan dipimpinnya setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Kamis (25/4/2024), di kediaman Prabowo, di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Sudah diutak-atik, sudah dirancang (kabinet)," kata Ahmad Muzani.

Namun, belum ada bocoran nama kabinet Prabowo - Gibran.

Sejumlah nama calon pun bermunculan dari partai politik maupun profesional.

Ada mantan aktivis dan mantan kader PDIP Budiman Sudjatmiko, mantan anggota DPR dari PDIP Maruarar Sirait, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Menkes Terawan Agus Putranto, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Juga Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus menteri ATR dan Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Mantan Wamenhan dan mantan Komandan Grup A Paspampres Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diisukan jadi Menteri Petahanan.

• Daftar Terbaru Calon Menteri Prabowo - Gibran, Nama Anies - Muhaimin Tak Termasuk, Beda Ridwan Kamil

Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian dikabarkan akan tetap menjabat Menteri Dalam Negeri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar dikabarkan masuk dalam bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Ketua TKN Prabowo - Gibran Rosan Perkasa Roeslani dikabarkan akan menduduki kursi Menteri Luar Negeri.

Bukan jatah parpol

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Prabowo - Gibran tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).

Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Baca juga: Fix Nasdem dan PKB Dapat Kursi Menteri Kabinet Prabowo, PDIP Diprediksi Tetap Oposisi, PKS Tak Jelas

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

• Haji Isam Sekeluarga Temui Prabowo Subianto, Crazy Rich Kalimantan Masuk Bursa Menteri?

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.

Baca juga: Fakta Baru Calon Menteri Prabowo-Gibran Diungkap TKN, Pernyataan Dasco dan Muzani Beda

“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur dia.(*)