PDIP Satu-satunya Partai Diprediksi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Rencana PKS Terwujud

"Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari bapak ibu saudara-saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istikomah dalam berjuang membela rakyat," kata Syaikhu.

JK harap ada oposisi

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya oposisi saat Prabowo Subianto berusaha merangkut semua partai lawan di Pilpres 2024.

Oposisi sangat penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Hal ini merespons upaya Prabowo merangkul partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) .

JK mengatakan upaya merangkul lawan politik memang bagus untuk membangun Indonesia.

"Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri," kata JK saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).

Namun, JK menegaskan peran oposisi juga penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dan bagaimana juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi," ujar JK.

JK mengakui memahami langkah Prabowo untuk merangkul lawan politik, yakni untuk menguasai parlemen.

"Memang semua pemerintah (berupaya) bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak (menguasai DPR), mayoritas pemerintah juga tidak akan jalan," ucapnya.

Adapun, KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Rabu.

Setelah penetapan, Prabowo langsung bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kantor PKB.

Selanjutnya, Prabowo akan menerima kunjungan dari DPP Partai NasDem di kediamannya pada hari ini.

Prabowo ingin rekrut semua parpol

Ketua relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto ingin merangkul parpol di luar koalisi pendukungnya.

Salah satunya, Partai Nasdem yang dikunjungi oleh Prabowo secara langsung pekan lalu.

"Itu nanti (parpol di luar koalisi bergabung). Ya sudahlah semua Indonesia kan semua pengen bersatu," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Semua dirangkul. Kata Pak Prabowo semuanya untuk Indonesia Maju," kata dia.

Arie yang juga merupakan pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menyatakan, saat ini Prabowo terus ikut rapat kabinet bersama Presiden Jokowi.

Tujuannya, bisa memetakan persoalan masyarakat sehingga sudah siap saat nantinya dilantik sebagai Presiden RI terpilih.

"Paling enggak kan Beliau sudah dapet, ya problematikanya, apa yang baik diteruskan, apa yang blm bisa diperbaiki. Sehingga transisinya enggak perlu waktu lagi," kata dia.

Meski begitu, Budi Arie membantah jika ada perlakuan khusus kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres dengan perolehan suara tertinggi di Pemilu 2024.

Ia menegaskan, meski sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu, Prabowo tetap rajin ikut rapat dengan anggota kabinet lainnya.

"Tidak ada (Pak Prabowo) berjarak, itu mah gosip murahan itu. Itu upaya mengadu domba. Ya gimana orang tiap rapat ikut, gimana sih," kata Budi Arie.

PDIP siap oposisi

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia menyebut, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Menurut Basarah, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.

Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Basarah.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.

Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," tuturnya.

Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.

Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com