Golkar Minta Jatah 5 Menteri

"PKB akan mendukung atau tidak saya sudah sampaikan bahwa PKB belum memiliki pengalaman di luar pemerintahan," kata Jazilul kepada wartawan Jumat (26/4/2024).

PKB, kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, tidak mempersoalkan soal jatah kursi menteri yang akan diberikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebab, hal itu menjadi kewenangan prerogatif Prabowo.

"Soal pembagian kursi, koalisi pasti butuh proses," ucapnya.

Apalagi, lanjut Gus Jazil, tak ada pembahasan mengenai jatah kursi menteri, saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Prabowo.

Ada pun pertemuan itu terjadi di Kantor DPP PKB, Rabu (24/4) atau setelah Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Yang jelas PKB sadar kita akan masuk ke era baru. Era pasca pilpres yang jelas sudah dilewati dengan penuh damai," pungkas dia.

Tambah Kementerian

Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kabinet Prabowo-Gibran gemuk, terlebih usai partai NasDem dan PKB bergabung.

Emrus menyebut, bukan tidak mungkin akan dibuat kementerian baru untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Kabinet Prabowo akan gemuk. Tidak menutup kemungkinan akan ada kementerian-kementerian baru untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik duduk di menteri atau setingkat menteri," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4).

Terkait partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Emrus mengatakan, Gerindra sudah pasti mendapat jatah kursi menteri.

Kemudian, diikuti partai Demokrat, Golkar, Partai Garuda, PBB, NasDem, dan PKB.

Namun, Emrus menduga, kalaupun kementerian-kementerian baru itu dibuat, menurutnya akan muncul alasan-alasan politis dengan narasi pembangunan.

"Tapi alasannya nanti idealnya akan dibuat seperti ini, 'karena begitu complicated-nya pembangunan di Indonesia, maka diperlukanlah....' .Itu alasan politislah," jelasnya.