Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemkot Makassar

Daftar 10 OPD Pemkot Makassar Realisasi Belanja di Bawah 5 Persen,Terendah Dinas Pemuda dan Olahraga

Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar minum Realisasi Belanja. 

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur
Kepala Bappeda Kora Makassar Andi Zulkifli Nanda 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar minum Realisasi Belanja. 

Bahkan Realisasi Belanja OPD tersebut masih di bawah 5 persen pada triwulan I. 

OPD dengan realisasi belanja terendah ialah Dinas Pemuda dan Olahraga 0,31 persen atau Rp1, 6 miliar dari Rp533, 2 miliar pagu anggaran. 

Disusul Dinas Pekerjaan Umum 1,13 persen atau Rp11, 3 miliar dari Rp998,9 M pagu anggaran. 

Selanjutnya Bagian Administrasi Pembangunan 2,3 persen atau 88,6 juta dari Rp3, 8 miliar pagu anggaran. 

Lalu Bagian Kerjasama 3,14 persen, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3,60 persen, Bagian Hukum 3,68 persen

Dinas Komunikasi dan Informatika 3,69 persen, Bagian Perekonomian 4,19 persen, Bagian Organisasi 4,93 persen, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat 4,94 persen. 

Secara keseluruhan, realisasi belanja Pemkot Makassar belum cukup 10 persen. 

Pada triwulan I atau hingga 31 Maret 2024, belanja Pemkot Makassar hanya 9,75 persen atau 563,3 miliar dari Rp5, 7 miliar belanja APBD. 

Baca juga: Danny Pomanto Terima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik Ketiga

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengakui, belum ada OPD yang menyentuh angka 20 persen. 

Kebanyakan progres belanja dibawah 12 persen. 

"Ada beberapa SKPD yang memang serapan anggarannya rata-rata di bawah 12 persen. Padahal idealnya kan 20 persen sampai 25 persen," ucap Zulkifli Nanda diwawancara di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar, Rabu (24/4/2024). 

Untuk OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang realisasinya dibawah lima persen dipengaruhi banyak hal. 

Selain memiliki pagu anggaran tinggi, OPD di atas juga memiliki banyak kegiatan fisik atau infrastruktur. 

Sehingga penyerapan anggarannya baru bisa terbaca setelah proyek tersebut rampung. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved