KPU Palopo Keluhkan Anggaran Pilkada Baru Cair Rp1 M, Dijanji Pertengahan April Tapi Nihil

TRIBUN-TIMUR. COM, PALOPO - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, KPU harus memastikan harus memastikan kesediaan anggaran Pilkada di tiap Kabupaten Kota.

Guna memastikan seluruh tahapan berjalan lancar, anggaran Pilkada harus sesuai dengan yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih terkendala pencairan anggaran Pilkada adalah Kota Palopo.

Hingga saat ini, KPU Palopo baru menerima anggaran Pilkada sebesar Rp1 miliar dari Rp23 miliar kesepakatan NPHD.

Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin mengatakan Pemkot Palopo berkewajiban memberikan anggaran Pilkada sebesar Rp23 miliar dalam dua tahap pencairan.

Baca juga: Anggaran Pilkada Luwu Rp35 M Belum Cair Padahal Idealnya 40 Persen Sudah Ada, DPRD Soroti Pemkab

"Tahap pertama pencairan anggaran Pilkada itu sebanyak 40 persen atau sekitar Rp9,2 miliar yang harusnya dibayarkan pada Desember 2023," kata Irwandi Djumadin, Rabu (24/4/2024).

Sementara, pembayaran anggaran Pilkada tahap dua sebanyak 60 persen atau Rp13,8 miliar harus terbayarkan pada Mei 2024.

Namun hingga saat ini anggaran yang cair baru Rp1 miliar.

"Pencairan pertama seharusnya Rp 9,2 miliar tapi yang ditransfer Pemkot Palopo hanya Rp 1 miliar dengan catatan kekurangan akan dibayar pada Januari 2024. Namun hingga saat ini belum ada pencairan anggaran Rp 8,2 miliar tersebut," jelasnya.

Irwandi mengaku telah menemui PJ Wali Kota Palopo untuk menanyakan anggaran Pilkada.

Dalam pertemuan ketua KPU dan PJ Wali Kota, pihak Pemkot Palopo mengatakan akan mengupayakan pencairan anggaran Pilkada pada pertengahan April 2024.

Namun ia menyayangkan hingga akhir April 2024, anggaran tersebut tak kunjung dicairkan oleh Pemkot Palopo.(*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Andi Bunayya Nandini