BREAKING NEWS: Pemprov Sulsel Rotasi 166 ASN Eselon III dan IV Jelang Pilkada, Bagaimana Aturannya?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel bergeser.

Pelantikan ASN eselon III dan eselon IV Pemprov Sulsel berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (24/4/2024).

Mereka dirotasi jelang Pemilihan Gubernur Sulsel pada 27 November 2024 mendatang.

Sebanyak 166 ASN eselon 3 dan 4 rotasi ke posisi baru.

"Semua 166 orang ASN. Hanya berputar dan bergeser. Ini penyegaran," jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele.

Pelantikan ini berlangsung begitu khidmat.

Pj Gubernur Bahtiar hadir langsung memimpin pelantikan.

Bahtiar mengaku perputaran jabatan ASN ini telah sesuai aturan.

Tujuannya pun untuk penyegaran bagi ASN Sulsel.

"Ini penyegaran organisasi, sesuai tatanan yang ada. Hari ini setingkat eselon 3 dan 4," jelas Pj Gubernur Bahtiar.

Bahtiar menyebut rotasi ini bisa meningkatkan performa ASN.

Terlebih dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

"Rotasi ini bagian dari cara meningkatkan performa," kata Bahtiar.

Sejumlah nama bergeser, diantaranya ada Sultan Rakib yang kini menjadi Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel.

Lalu Kabid Humas Pemprov Sulsel Erlan Triska kini ditugaskan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Tugas Kabid Humas Pemprov Sulsel kini diemban Fitra.

Ratusan ASN Pemprov Sulsel kini memulai kerja di jabatan masing-masing.

Lalu apakah penjabat kepala daerah boleh melakukan mutas jelang Pilkada?

Mugni tak merespon terkait peraturan melakukan mutasi mendekati Pilkada yang akan terselenggara pada 27 November 2024.

Namun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi atau penggantian pejabat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa terkena sanksi pidana.

Larangan mutasi ini berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI.

atau pada Pilkada tahun ini berlaku sejak 22 Maret 2024.

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)," bunyi Pasal 190 UU Pilkada.

Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua KPU RI, Rahmat Bagja, menyebut telah menyampaikan terkait pelarangan mutasi tersebut kepada Mendagri.

Di mana KPU RI akan melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024 mendatang.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024.

Reaksi KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menanggapi larangan melakukan mutasi rotasi jabatan ASN selama Pilkada 2024.

Dalam menyikapi larangan tersebut, KASN berpedoman pada pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tanggapan rotasi ASN jelang Pilkada disampaikan Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II KASN Agustinus Fatem saat berbincang dengan PRO3 RRI, Selasa (16/4/2024).

"Disebutkan, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, Wali kota-wakil wali kota, dilarang melakukan pergantian pejabat. Selama enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (Pilkada 2024) sampai dengan akhir masa jabatan, Kecuali, mendapatkan izin Mendagri," kata dia.

Agustinus mengkhawatirkan, unsur politis terjadi jika mendadak dilakukan rotasi mutasi jabatan ASN saat Pilkada 2024.

Atas dasar itulah, KASN berpegang teguh pada aturan Pasal 71 Undang-Undang 10/2016 ini.

"Sudah jelas bagi kita semua, khawatirkan sebelum enam bulan dilakukan pergantian maka kemungkinan ada unsur politik di dalamnya," kata dia.

"Namun demikian, bukan tidak bisa sama sekali, dalam pasal itu boleh dilakukan sepanjang mendapat izin dari Mendagri," ucapnya.

Dalam pergantian atau pengisian jabatan ASN, Agustinus membeberkan, terdapat dua tata cara.

Pertama, pengisian jabatan ASN memang betul-betul harus ada pejabat definitif, kedua yakni rotasi atau mutasi.

"Jika ada suatu posisi kosong itu memang suatu keharusan, karena pemerintahan harus berjalan dengan pejabat yang definitif.

Sementara dalam waktu enam bulan itu kemungkinan terjadi jabatan kosong itu besar sekali," ujarnya. 

Penantang petahana di Pilgub Sulsel

Elektabilitas Tembus 4 Besar, Fadil Imran Masuk Calon Penantang Andi Sudirman Sulaiman

Jenderal Asal Makassar Fadil Imran masuk daftar calon penantang Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel 2024.

Fadil Imran adalah Jenderal Asal Makassar berkarier cemerlang di level nasional.

Ia pernah menjabat Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya, kini Kepala Badan Keamanan dan Pemeliharaan Polri.

Pangkat Fadil Imran Komisaris Jenderal alias bintang tiga.

Nama Fadil Imran mencuat dalam survei Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Cagub Sulsel) 2024. 

Lembaga Archi melalui hasil surveinya menempatikan nama Fadil Imran posisi keempat dengan elektabilitas tertinggi.

Angka elektabilitas Fadil Imran mencapai 10.10 persen.

Dari 12 nama yang mencuat dalam survei, elektabilitas Fadil Imran mengalami peningkatan yang signifikan. 

Bahkan, elektabilitasnya berhasil mengungguli mantan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, yang hanya meraih 7.06 persen.

Peringkat ketujuh dalam survei tersebut diduduki oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu,

Rusdi Masse elektabilitasnya sebesar 7.32 persen.

Komjen Fadil Imran adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023.

Saat ini Fadil Imran menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. 

Kakak kandung Ketua PAN Gowa Husniah Talenrang itu lahir di Makassar pada 14 Agustus 1968.

Komjen Pol Fadil Imran memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi.

Keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang menambah dimensi menarik di tengah menyambut kontestasi Pilkada 2024.

Bahkan, belum lama ini Andi Rian Ryacudu Djajadi (55) bertemu Fadil Imran (55).

Andi Rian adalah Kapolda Sulsel setelah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Sementara Fadil Imran merupakan mantan Kapolda Metro Jaya.

Ada fakta baru soal hubungan Andi Rian dan Fadil Imran.

Andi Rian dan Fadil Imran sama-sama lulusan Akpol 1991. Tahun kelahiran juga sama.

Kesamaan lain dua perwira tinggi Polri ini yakni tempat, bulan, dan tahun kelahiran.

Irjen Andi Rian lahir di Kota Makassar pada 25 Agustus 1968 silam.

Komjen Fadil Imran juga lahir di Makassar pada 14 Agustus 1968 lalu.

Dua jenderal polisi asal Makassar ini bertemu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar belum lama ini.

Fadil Imran memakai baju kasual.

Kemeja putih dipadu celana jeans biru dan jaket abu-abu.

Nama Komjen Fadil Imran ini ramai dibicarakan sebagai calon Gubernur Sulsel pada Pilgub 2024.

Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah terang-terangan melirik Fadil Imran.

Setelah PPP, PAN juga memberikan sinyal dukungan.

Dengan begitu, praktis Fadil Imran berpeluang besar jadi penantang Andi Sudirman di Pilgub Sulsel.

Survei Terbaru Elektabilitas Cagub Sulsel Versi Archi: Mentan Amran, NH, Adnan, Komjen Fadil Imran Masuk Empat Besar

Lembaga survei Archi merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) Sulsel.

Hasil survei Archi dilakukan di Masagena Coffee, Jl Bau Mangga, Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada Kamis (7/3/2024) sore.

Dalam survei tersebut, responden diajukan 12 nama Cagub Sulsel 2024.

Dari 12 nama yang disodorkan, terdiri dari wajah lama dan wajah baru. 

Hasilnya menunjukkan bahwa Andi Amran Sulaiman, Nurdin Halid (NH), Adnan Purichta Iksan, dan Fadil Imran berhasil masuk dalam empat besar preferensi responden.

Meskipun survei ini memberikan gambaran awal, tetapi dinamika politik Sulsel masih terus berkembang dan dapat mengubah perhitungan elektabilitas ke depannya.

Survei Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati urutan pertama dengan elektabilitas 18.39 persen.

Sedangkan, Waketum DPP Golkar Nurdin Halid menempati posisi kedua dengan elektabilitas 13.98 persen.

Adapun elektabilitas Bupati Gowa Adnan Purichta Iksan 11.21 persen.

Wajah baru, Fadil Imran menempati posisi keempat dengan elektabilitas 10.10 persen.

Fadil Imran adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. 

Fadil Imran adalah seorang jenderal bintang tiga lulusan Akpol 1991, pernah menjabat Kapolda Metro Jaya.

Peringkat kelima ditempati mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Elektabilitas IAS mencapai 8.48 persen.

Posisi keenam ditempati Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Danny Pomanto memiliki elektabilitas versi Archi berada di angka 8.01 persen.

Tak ketinggalan, Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu (RMS).

Elektabilitas Rusdi Masse berada di angka 7.32 persen.

Posisi kedelapan, mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan elektabilitas 7.06 persen.

Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menempati posisi kesembilan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu elektabilitasnya berada di angka 5.8 persen.

Kesepuluh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mencapai 4.00 persen.

Kesebelas ada Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani 3.82 persen.

Keduabelas ditempati Andi Muhammad Bau Sawa dengan elektabilitas 3.34 persen.

Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki alias AM Bau Sawa Mappanyukki adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD.

Terakhir menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin. 

Pangkat terakhir, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.

Direktur Eksekutif ARCHI Mukhradis Hadi Kusuma menyebutkan, survei dilakukan selama enam hari dari Jumat 1 Maret 2024 sampai Rabu 6 Maret 2024.

Responden berjumlah 400 orang dari 24 kabupaten/kota.

Metode pengambilan data by telesurvey. 

Target populasi survei ini adalah warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan sudah menikah.

"Dalam metode survei, kita menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of error 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," kata Mukhradis Hadi Kusuma.

Metode stratified multistage random sampling adalah pengambilan sampel acak bertingkat bertingkat.

Dalam pengambilan dan penentuan sampel dibagi menjadi empat bagian.

Pertama, populasi pemilih nasional dikelompokkan menurut provinsi (stratifikasi).

Kedua, populasi pemilih provinsi dikelompokkan menurut kabupaten/kota.

"Dua kecamatan dipilih secara acak dengan jumlah proporsional. Lalu tiga desa dan kelurahan dipilih secara acak dengan jumlah proporsional di setiap kecamatan," ujarnya.

Terakhir, setiap responden dipilih secara acak berdasarkan tempat pemungutan suara (TPS) di desa dan kelurahan yang terpilih.

TPS genap untuk responden laki-laki dan TPS ganjil untuk responden perempuan.

Identitas responden dalam survei Archi, tercatat jenis kelamin laki-laki 50.07 persen dan perempuan 49.93 persen.

Rentang usia dari 17-25 tahun sebanyak 17.73 persen.

Usia 25 sampai 39 tahun sebanyak 52.61 persen.

Usia 39 sampai 55 tahun 26.61 persen dan usia 50 ke atas 3.05 persen.

Identitas responden kategori pekerjaan, tidak dan belum bekerja 3.42 persen, ibu rumah tangga 22.97, pelajar dan mahasiswa 19.34.

Wiraswasta 30.44, pegawai kontrak/honor 10.44, karyawan swasta/BUMN 8.59,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4.44, dan TNI/Polri 0.27.

Sedangkan identitas responden terkait pendidikan terakhir, di antaranya tidak bersekolah/tidak tamat SD 0.62, SD (sederajat) 0.94.

Kategori lulusan SMP (sederajat) 5.14, SMA (Sederajat) 61.3, D/D2/D3 11.37, Si/D4 20.3, S2 0.59, dan S3 berada di angka O.03 persen.

Adapun identitas responden terkait agama melibatkan penganut Islam 88.31, Kristen Katolik 4.44, Kristen Protestan 4.68, Budha 0.24, 

Hindu 2.27, dan Konghucu 0.05 persen. (tribun-timur.com)