Cara Gerindra Cegah Golkar Dominasi Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Terungkap, PDIP Jadi Kunci

TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Partai Gerindra untuk cegah Golkar kuasai kursi menteri era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran diungkap pengamat.

Tujuan Gerindra mendekati PDIP diungkap Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.

Gerindra disebut lebih berkepentingan untuk membangun kerjasama dengan PDIP.

Nyarwi Ahmad mengatakan, dorongan konsolidasi itu lebih banyak ditunjukan oleh Gerindra ketimbang PDIP.

Sebab, partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Partai Golkar di parlemen 2024-2029.

“Saya kira juga dalam konteks ini saya tidak melihat kekhawatiran dari kalangan PDI-P untuk kemudian hilang perannya di parlemen, misalnya tidak menjadi Ketua DPR karena Undang-Undang MD3 bisa diubah,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Ia mengatakan, PDIP nampak tetap percaya diri meskipun sangat mungkin dinamika politik di DPR RI membuat posisinya tak lagi mendapatkan hak ketua DPR RI.

Meskipun, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang berlaku saat ini kursi ketua DPR RI tetap menjadi hak parpol pemenang pileg.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dengan suara terbanyak pada Pileg 2024 adalah PDI-P, disusul Golkar di urutan kedua, dan Gerindra di urutan ketiga.

Namun, Nyarwi melihat bahwa Gerindra punya kepentingan lebih besar untuk merangkul PDI-P demi membatasi ruang gerak Golkar yang meraih suara lebih besar pada pileg kemarin.

“Tapi justru yang saya lihat ada kebutuhan dari Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo ya, yang mana kalau kita lihat koalisi capres-cawapres Prabowo-Gibran, Gibran dianggap representasi dari Golkar,” ucap dia.

“Artinya dalam konteks ini kalau misalnya Golkar merasa punya saham yang lebih besar bahkan dari Gerindra ini yang menurut saya akan kurang bagus untuk Gerindra,” ujar dia.

 Ia menuturkan, sebagai parpol pengusung capres, Gerindra tak ingin Golkar lebih mendominasi kekuatan di parlemen.

Oleh karena itu, PDI-P dengan jumlah kursi terbanyak mesti dirangkul untuk menahan berbagai permintaan Golkar ke depan.

Apalagi, kata Nyarwi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyatakan meminta setidaknya 5 kursi menteri untuk kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra.

Bisa jadi Gerindra tidak nyaman dengan dominasi Golkar padahal capresnya pemenang tapi partainya tidak dominan di sana (parlemen),” kata dia.

Ia juga menyampaikan, kerja sama dengan PDI-P bakal membantu meningkatkan daya tawar Gerindra di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Iya, jadi PDI-P itu bisa memperkuat bergaining position Gerindra di tengah partai-partai pendukungnya (Prabowo),” ujar dia.

Hingga kini, Prabowo belum menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah.

Mantan Danjen Kopassus itu memilih untuk menyambangi Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, saat ini Gerindra dan PDI-P terus menunjukan sinyal positif untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati.

Namun, Prabowo sendiri enggan menjawab setiap ditanya awak media kapan rencana pertemuan itu berlangsung.

Sementara itu, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyebutkan, partainya belum menentukan sikap soal pemerintahan ke depan.

Ia menyampaikan, mekanisme itu bakal dibahas dalam kongres partai tiap lima tahun sekali.

Pemilu 2024 puncak penyalahgunaan kekuasaan Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Pemilu 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

"Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden (cawapres) adalah upaya memperpanjang kekuasaan.

Sebab itu juga, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak ranting PDI-P menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDI-P terlebih dahulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Hasto juga menyinggung rencana pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pemenang pemilu, Prabowo Subianto.

Ia menyebut pertemuan dua tokoh politik senior itu akan terlaksana setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai baik permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana Ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui mahkamah konstitusi.

Ada juga sidang terkait dengan PTUN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan," tandasnya. 

Jatah menteri Golkar tak aman

Kabar bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jadi ancaman bagi partai Golkar.

Bergabungnya PDIP partai besutan Megawati ke Prabowo bisa berdampak pada jatah menteri Partai Golkar.

Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Isu jatah menteri bisa berkurang akhinya ditanggapi Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Dave buka suara buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP jika bergabung dalam koalisi.

Dave mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/3/2024).

Terkait hal itu, Dave menegaskan, agar jangan ada pihak yang mencampuri hak presiden dalam memilih menterinya.

Sekali lagi, katanya, hal tersebut merupakan otoritas yang dimiliki presiden.

"Jangan ada pihak luar yang mendikte presiden, karena hanya beliau yang memiliki otoritas akhir," ujarnya.

Meski demikian, Dave kemudian mengungkapkan, ada momen dimana presiden akan membicarakan langsung soal jatah menteri di kabinetnya bersama para ketua partai politik (parpol) yang tergabung koalisi.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PAN.

Tak hanya itu Prabowo juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), serta Partai Garuda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

"Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi," ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

"Bersatu itu bukan berarti checks and balances tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri," tuturnya.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.

Golkar minta 5 jatah kursi, PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap kandidat kader yang bisa menjadi menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengungkap empat nama kader terbaik PAN.

Keempat nama itu adalah Sekjen PAN Eddy Soeparno, Bendahara Umum PAN Totok Daryanto, Waketum PAN Yandri Susanto, dan mantan Menpan RB Aswan Abnur. 

"Kalau kader banyak, ada Bapak Asman, ada Bapak Yandri, ada Pak Sekjen, ada Pak Totok, banyak di sini mah, iya. Kalau diperlukan oleh bangsa negara kan teman-teman siap," ujar Zulhas saat ditemui di kantor PAN, Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Namun, Menteri Perdagangan RI itu menjelaskan bahwa penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif dari Prabowo. Termasuk, jumlah kursi menteri yang nantinya didapatkan oleh PAN.

"Ya terserah beliau ya," ucapnya.

Lebih lanjut, Zulhas coba meyakinkan partai politik yang dipimpinnya akan mendukung dan Prabowo dalam menyukseskan semua program kerja. Akan tetapi, PAN telah menanti lama sebelum Prabowo akhirnya menang Pilpres. 

"Yang jelas PAN sepenuh jiwa raga lah untuk di belakang Pak Prabowo untuk mensukseskan program-program visi misi, rencana kerja yang akan dikerjakan Pak Prabowo karena PAN kan nunggunya lama kami. Memang harus sukses," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto memastikan Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah kursi menteri lebih banyak.

Eks Danjen Kopassus itu memastikan para petinggi PAN dipastikan akan kaget.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato saat acara buka bersama (bukber) di Kantor DPP PAN, Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024). 

Mulanya, Prabowo bercerita dirinya tidak pernah lupa jasa kepada pihak-pihak yang pernah berjuang bersama. Termasuk, kata dia, PAN yang sudah tiga kali mendukung pencapresannya di Pilpres.

PAN, kata Prabowo, sudah dianggap sebagai kawan sejati. Pasalnya, partai berlambang matahari terbit itu selalu ada di kala dirinya mengalami kesusahan.

"PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia, dan karena itu lah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kawan Sejati Adalah Kawan saat Susah, Kalau saat Senang Banyak Sekali

Ketua Umum Partai Geridra ini lantas menyinggung mengenai penyusunan kabinet.

Menurutnya, PAN disebut layak mendapatkan jatah kursi yang lebih dari ekspektasi yang diajukan partai tersebut.

Prabowo menjamin Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan dan Ketua Majelis PAN Hatta akan terkejut apabila melihat hasil jatah menteri yang diberikan kepada PAN.

"Jadi nanti Pak Zulifki Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget dalam menyusun atau mengajukan. Mungkin yang diminta x, mungkin yang dikasih bisa bisa lebih dari x," ucapnya.

Namun, Prabowo menambahkan bahwa jatah kursi tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Nantinya, PAN diminta mengajukan kader terbaiknya untuk masuk ke dalam kabinetnya.

"Tapi syaratnya, tentunya syaratnya adalah memang akan diberi putra-putri yang terbaik," pungkasnya.

Golkar Minta Jatah Lima Kursi Menteri

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara terkait jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.

Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Airlangga mengatakan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Kemudian, sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

Airlangga mengatakan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Kemudian, sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. (*)