Taktik Gerindra Dekati PDIP Diungkap Pengamat, Ancaman Bagi Golkar

TRIBUN-TIMUR.COM - Taktik Partai Gerindra untuk mendekati PDIP diungkap Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.

Gerindra disebut lebih berkepentingan untuk membangun kerjasama dengan PDIP.

Nyarwi Ahmad mengatakan, dorongan konsolidasi itu lebih banyak ditunjukan oleh Gerindra ketimbang PDIP.

Sebab, partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Partai Golkar di parlemen 2024-2029.

“Saya kira juga dalam konteks ini saya tidak melihat kekhawatiran dari kalangan PDI-P untuk kemudian hilang perannya di parlemen, misalnya tidak menjadi Ketua DPR karena Undang-Undang MD3 bisa diubah,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Ia mengatakan, PDIP nampak tetap percaya diri meskipun sangat mungkin dinamika politik di DPR RI membuat posisinya tak lagi mendapatkan hak ketua DPR RI.

Meskipun, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang berlaku saat ini kursi ketua DPR RI tetap menjadi hak parpol pemenang pileg.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dengan suara terbanyak pada Pileg 2024 adalah PDI-P, disusul Golkar di urutan kedua, dan Gerindra di urutan ketiga.

Namun, Nyarwi melihat bahwa Gerindra punya kepentingan lebih besar untuk merangkul PDI-P demi membatasi ruang gerak Golkar yang meraih suara lebih besar pada pileg kemarin.

“Tapi justru yang saya lihat ada kebutuhan dari Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo ya, yang mana kalau kita lihat koalisi capres-cawapres Prabowo-Gibran, Gibran dianggap representasi dari Golkar,” ucap dia.

“Artinya dalam konteks ini kalau misalnya Golkar merasa punya saham yang lebih besar bahkan dari Gerindra ini yang menurut saya akan kurang bagus untuk Gerindra,” ujar dia.

 Ia menuturkan, sebagai parpol pengusung capres, Gerindra tak ingin Golkar lebih mendominasi kekuatan di parlemen.

Oleh karena itu, PDI-P dengan jumlah kursi terbanyak mesti dirangkul untuk menahan berbagai permintaan Golkar ke depan.

Apalagi, kata Nyarwi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyatakan meminta setidaknya 5 kursi menteri untuk kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra.