Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Megawati Beri Sinyal Damai ke Jokowi, PDIP Punya Syarat Khusus ke Presiden

Syarat untuk Jokowi itu disampaikan politikus PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Syarat dan ketentuan itu, kata Aryo cukup simpel.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan peluang damai kepada Presiden Jokowi. 

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjut dia.

Secara terpisah politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya tetap mendoakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berjalan dengan baik hingga selesai pada Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Hendrawan usai ditanya apakah rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri  dengan Prabowo Subianto menjadi sinyal Megawati mau rekonsiliasi dengan Jokowi.

"Soal bagaimana posisi Pak Jokowi sebagai Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, kita doakan supaya berakhir dengan baik," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Selasa (9/4/2024).

"Terlepas dari catatan capaian indeks demokrasi yang memburuk, nepotisme yang menggerogoti legacy-nya, dan sejumlah pekerjaan rumah tidak mudah bagi pembangunan negara bangsa selanjutnya," ungkap anggota Komisi XI DPR ini.

Soal rencana pertemuan, Hendrawan menegaskan sebagai kader dia menunggu realisasi pertemuan itu. Dia enggan berspekulasi terlebih dulu atas rencana pertemuan itu.

"Saya menilai rencana pertemuan tersebut baik adanya. Mbak Puan Maharani sudah mendapat tugas untuk membangun komunikasi dan mengatur rencana pertemuan tersebut. Kita tunggu saja realisasinya," katanya.

"Sebagian menilai, pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah persoalan sengketa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi) selesai," katanya lagi.

Ia turut menyinggung tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas, kemarin Senin (8/4/2024) tentang Dewi Keadilan.

Tulisan Megawati, jelas Hendrawan, memiliki arti mendalam dan perlu diperhatikan hakim Konstitusi terkait memutuskan sengketa Pilpres 2024. 

"Tulisan Ibu Mega di Harian Kompas (8 April 2024) secara tegas dan jelas menggugah sikap kenegarawanan Hakim MK dalam membuat putusan.

Tentu kita harus menunggu jangan sampai proses ke arah sana mengalami disrupsi atau intervensi dari dinamika politik yang lain," ujar dia.

"Biarkan 'Dewi Keadilan' tetap menutup matanya, dan membuat pertimbangan sepenuhnya berdasar pertimbangan moral dan etika hukum," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved