Muhamin- Prabowo 'Mesra' Sinyal Kuat PKB Gabung ke Pemerintahan Capres 02, Reaksi Anies dan PDIP

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal kuat akan bergabung ke koalisi Prabowo Subianto.

Sinyal itu terlihat saat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto calon presiden RI tampil mesra.

Pada Pilpres 2024 lalu, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming menumbangkan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Setelah kalah di Pilpres, cawapres Muhaimin Iskandar mulai mendekati Prabowo.

Muhaimin tampak kompak dengan Capres pilihan Prabowo Subianto.

Cak Imin memang sering menunjukkan gelagat bakal bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran setelah kalah di Pilpres. 

Muhaimin merasa senang karena partainya mendapatkan tambahan kursi di DPR RI. 

Kedekatan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut hubungan antara keduanya baik-baik saja.

Hubungan keduanya tetap akrab usai kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi gini, Gerindra dengan PKB itu akrab, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin akrab," kata Jazilul, dikutip Kompas.com.

Meski menyebut keduanya akrab, demikian pula dengan parpol yang mereka pimpin, Jazilul menyebut pertemuan antara kedua tokoh itu tidak perlu diumbar di ruang publik.

Sebab, lanjut dia, dua partai sudah memiliki visi yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Hubungan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo sampai detik ini enggak ada masalah. Karena nasib saja enggak jadi wakil Pak Prabowo,” katanya.

“Sudah banyak yang dibicarakan waktu itu. Sudah disusun visinya," beber Jazilul.

Di sisi lain, Jazilul juga menyebut PKB belum memiliki pengalaman untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

"Untuk itu nanti kita lihat, belajar dulu, kan kalau kita ini. Kita lihat soalnya PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Jadi kita lihat," jelasnya.

PDIP Gabung Prabowo-Gibran?

Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul angkat bicara terkait sikap PDIP menjadi oposisi atau ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu pun menegaskan bahwa semua keputusan tentang sikap PDIP terkait pemerintahan selanjutnya, diserahkan kepada ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang Pacul, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDIP untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung.

"Kalau di partai PDI Perjuangan, sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum," katanya.

Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elite partai politik lain yang meragukan PDIP menjadi oposisi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan.

"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI Perjuangan pasti begini, pasti begitu, ya monggo," ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.

Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukanlah seorang pengamat politik.

Dia mempersilakan siapa pun elite partai politik memprediksi partai banteng moncong putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan.

"Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dia lah, kan gitu lho," kata Komandan "Korea-Korea" itu.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.

Hal itu dikatakan Muzani saat ditanya apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi.

Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena memenangkan pemiilhan legislatif (Pileg) 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," kata Muzani.

Nasib Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjawab pertanyaan wartawan soal peluang bergabung dengan pemerintahan berikutnya jika tidak terpilih di Pilpres 2024.

"Memang ada tawaran? Saya sampaikan, saya akan terus berada di garis perubahan itu,” ujar Anies di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Anies menyampaikan  tetap mengusung slogan perubahan.

Namun dia tak menyebutkan soal sikap Partai NasDem, PKB dan PKS partai politik anggota Koalisi Perubahan yang mengusungnya di Pilpres 2024, serta sikap Muhaimin Iskandar.

Anies menilai sikap tetap di garis perubahan punya dampak politik yakni tidak akan diajak masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku sampai saat ini tidak ada tawaran apa pun diberikan padanya terkait peluang bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Lebih lanjut Anies mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan masyarakat yang memilihnnya.

Sepanjang proses Pemilu ada saja tantangan dan tekanan yang dihadapi pendukungnya dan juga masyarakat.

Hal itu dinilai sebagai bukti suara hati nurani tidak goyah oleh imbalan ataupun iming-iming.

Hingga saat ini dirinya masih menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil Pilpres 2024.

Setelah itu akan ada pertimbangan untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita tunggu dulu keputusannya, tunggu dari KPU," ujar Anies.