Selle KS Dalle Persiapan Hadapi Andalan PDIP dan Golkar di Pilkada Soppeng 2024, Siap Terima Risiko

TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPRD Sulsel Selle KS Dalle siap maju bertarung pada Pilkada Soppeng 2024.

Keputusan tersebut diambil Selle KS Dalle setelah berhasil mempertahankan kursi DPRD Sulsel dari Dapil VIII Sulsel.

Selle adalah anggota DPRD Sulsel setelah merebut suara terbanyak di Kabupaten Soppeng dan Wajo pada Pileg 2024.

Selle KS Dalle mengaku tidak masalah jika harus mundur sebagai anggota DPRD Sulsel.

Itulah konsekuensi dari pilihan politiknya.

Saat ini Lutfi Halide masih menjabat Wakil Bupati Soppeng pendamping Andi Kaswadi Razak.

Selle KS Dalle menjelaskan keputusannya untuk berpotensi maju dalam Pilkada Soppeng didasari oleh absennya petahana dalam kontestasi politik.

Sebagaimana diketahui Bupati Soppeng periode 2016–2021 dan 2021–2024, Andi Kaswadi Razak akan berakhir masa jabatannya tahun ini.

“Sangat besar kemungkinan saya mungkin ikut kontestasi Pilkada di Soppeng. Alasannya karena kan tanpa petahana,” kata Selle KS Dalle saat dihubungi, Kamis (28/3/2024).

Meskipun demikian, dia menegaskan kesiapannya tersebut masih dalam tahap pertimbangan.

Menanggapi dinamika politik lokal, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel ini menyebutkan, hampir semua tokoh yang mencuat di Soppeng telah berkomunikasi dengannya.

Di samping itu, komunikasi politiknya dengan partai dan tokoh-tokoh tetap berjalan dengan baik.

Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan secara eksplisit apakah telah menjalin kesepakatan dengan partai lain.

Dengan demikian, keputusan final Dalle untuk ikut kontestasi Pilkada Soppeng masih dalam tahap pertimbangan.

Namun jelas bahwa politisi Demokrat ini siap untuk menjalani dinamika politik yang ada dengan fleksibilitas yang diperlukan.

"Tentulah 01 (Bupati Soppeng), tapi inikan dinamikanya, kita lihatlah kedepan," tambahnya.

Deretan Tokoh Digadang-gadang akan Ramaikan Kontestasi Pilkada Soppeng 2024

Menjelang Pilkada Soppeng 2024, sejumlah nama telah diprediksi akan meramaikan kontestasi politik Pemilihan Calon Bupati Soppeng 2024.

Di antara nama-nama tersebut adalah Ketua DPRD Soppeng, Syahruddin M Adam dan Anggota DPR RI Supriansa.

Syahruddin M Adam dan Supriansa telah mendapat surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Selain itu, Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide, juga masuk dalam daftar Bakal Cabup Soppeng.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Soppeng, Andi Mapparemma, juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial.

Andi Mapparemma merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Soppeng.

Lalu, dua Anggota DPR RI, Muh Aras dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Samsu Niang dari PDIP.

Muh Aras Berjuang untuk Maju di Pilkada Soppeng, Andi Nurhidayati Zainuddin Juga Memungkinkan Ikut

Muh Aras, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan menghadapi tantangan berat dalam perjuangannya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng. 

Hal ini terkait dengan fakta bahwa PPP hanya berhasil meraih satu kursi di DPRD Soppeng.

Sedangkan syarat untuk mengusung pasangan calon bupati dalam Pilkada Soppeng adalah minimal enam kursi.

Namun, Muh Aras tidak sendirian dalam potensi pencalonannya. 

Andi Nurhidayati Zainuddin juga dianggap memiliki peluang untuk ikut meramaikan kontestasi Pilkada Soppeng. 

Dengan demikian, persaingan di antara calon potensial semakin ketat dan menarik perhatian.

Muh Aras kini telah muncul poster yang menyatakan niatnya untuk bertarung dalam Pilkada Soppeng 2024, dihadapkan pada persaingan sengit. 

Dia akan berhadapan dengan beberapa bakal calon bupati lainnya, termasuk Selle Ks Dalle dari Partai Demokrat, Suwardi Haseng dari Partai Golkar, serta Syahruddin M Adam dan Andi Mapparemma.

Ketua Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyoalkan keputusan DPP Golkar yang mengusung Suwardi Haseng maju bertarung di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Adapun Suwardi Haseng yang merupakan anggota DPRD Sulsel, namanya masuk deretan 35 balon kepala daerah di Sulsel.

Bahkan, DPP Golkar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berdasarkan hasil penjaringan dan diusung oleh DPD I Golkar Sulsel.

Keputusan ini mendapat penolakan dari Andi Kaswadi Razak lantaran Suwardi Haseng masuk bursa calon Bupati Soppeng.

Alasannya, selama ini Suwardi Haseng tak pernah memberikan kontribusi nyata terhadap partai.

Dia memandang, Suwardi Haseng selama ini hanya memanfaatkan Golkar, tanpa ada timbal baliknya.

"Sejak saya menjadi Ketua DPD II, tidak pernah itu nama yang dimaksud berkontribusi kepada partai. Dia tidak pernah mengikuti kegiatan partai di Golkar sejak menjadi anggota DPRD provinsi," kata Andi Kaswadi Razak di Hotel Claro Makassar, Jumat (24/11/2023) malam.

Di samping itu, Bupati Soppeng dua periode itu mengaku, Suwardi Haseng tidak pernah juga melibatkan kader-kader DPD II dalam agendanya.

Seperti kegiatan-kegiatan reses dan belum pernah memunculkan batang hidungnya di Kantor DPD II Golkar Soppeng.

"Tidak pernah dia ke kantor Golkar Soppeng. Artinya dia tidak mau membesarkan partai. Dan dengan mudahnya diusulkan oleh Golkar," kata Andi Kaswadi.

Terkait daftar nama-nama yang diputuskan, Andi Kaswadi lantas mempertanyakan mekanisme yang dipakai DPD I Golkar Sulsel, sehingga muncul nama-nama itu.

Sebab, Andi Kaswadi baru mengetahui adanya usulan balon Bupati Soppeng melalui informasi-informasi media massa.

Andi Kaswadi menyebutkan, mestinya DPD I Golkar Sulsel di bawah komando Taufan Pawe meminta pertimbangan kepada DPD II Golkar Soppeng, sebelum mengambil keputusan.

Apalagi, sebagai Ketua Golkar Soppeng, Andi Kaswadi paham betul terkait wilayahnya dan tokoh-tokoh yang berpotensi bakal didorong.

"Saya sangat menyesalkan itu. Bukan cuma sekali, tapi seribu kali penyesalan. Saya ini benteng terkahir Partai Golkar. Saya ini tidak mau ada orang-orang yang seenaknya memanfaatkan Partai Golkar. Bagi saya, kurang ajar namanya itu," ungkapnya.

"Ukurannya kan DPD II? Kita sebagai tuan rumah, tiba-tiba ada kejadian seperti itu, lantas kita tidak tahu. Ini kan harga diri," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan DPD I sama sekali tidak punya hak mengusulkan nama-nama figur calon kepala daerah tanpa meminta mekanisme yang ada di DPD II.

"Ini bukan tukang sapu yang mau diusulkan jadi cleaning service, tapi ini adalah kepala daerah yang bertanggung jawab yang mana nantinya diberi kepercayaan. Jangan merusak nama Partai Golkar dan semua orang, jangan coba-coba memanfaatkan Partai Golkar. Bagi saya itu kurang ajar dan saya siap lawan," tandasnya.(*)