PDIP Diragukan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo, Pengamat Ungkap Historis Partai Megawati

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap PDIP untuk oposisi di pemerintahan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, diragukan.

Arah politik PDIP hanya ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro.

Menurut Agung, posisi PDIP setelah sengketa Pemilu 2024 sangat bergantung keputusan sang ketum Megawati.

"Selagi Ibu Mega belum bersikap, maka peluang PDIP berkoalisi atau beroposisi sama besarnya," kata Agung kepada Tribunnews.com, Kamis (28/3/2024).

Sehingga, dikatakan Agung, apapun pernyataan di luar Ibu Mega soal PDIP, menjadi relatif dan spekulatif.

Namun, Agung mengatakan PDIP sudah punya rekam jejak panjang sebagai oposisi dari pemerintahan yang berkuasa, dan itu terjadi ketika ada faktor tertentu.

"Secara historis, PDIP biasanya akan di luar setelah kalah Pilpres sebagaimana dua periode 2004-2014 di masa Presiden SBY," pungkas Agung.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku pihaknya tidak yakin PDI Perjuangan (PDIP) nantinya bakal menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mulanya, Muzani ditanya Golkar yang membuka peluang merevisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). 

Dia pun menanggapi apakah ada kekhawatiran jika kursi Ketua DPR RI dijabat legislator dari PDIP. Pasalnya, partai berlambang banteng tersebut berseberangan dan oposisi dengan Gerindra di Pilpres 2024.

Muzani pun bertanya kepada awak media apakah benar nantinya PDIP bakal beroposisi dengan Prabowo-Gibran.

"PDI oposisi? kata siapa?" tanya Muzani.

Lalu, Wakil Ketua MPR RI itu mengaku tidak yakin nantinya PDIP akan beroposisi. Karenanya, ia pun tidak masalah jika nantinya PDIP kembali menjabat kursi Ketua DPR RI,

"Kalau ternyata enggak (oposisi) bagaimana?" tukasnya.