E-Katalog Versi 6.0 LKPP Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

TRIBUN-TIMUR.COM -  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0, Kamis (28/3/2024) di Jakarta.

Inovasi ini dibangun untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah.

LKPP menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement.

Peluncuran Katalog Versi 6.0 ini dihadiri Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, Katalog Elektronik Versi 6.0 ini meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna.

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi via rilis.

Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi sedang berjalan.

Baca juga: Kantongi Izin Dishub Warga Makassar Kini Bebas Naik Bajaj, Order via Aplikasi Maxride

Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R mengatakan, Katalog Elektronik versi 6.0 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

“Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller)," katanya.

"Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbarui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Venusiana.

Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting.

Antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selama masa migrasi dan piloting kepada K/L/PD tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan oleh K/L/PD lainnya hingga akhir tahun 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada Kepala LKPP beserta jajarannya yang telah sukses mengembangkan sistem tersebut.

“Pengembangan ini bisa rampung karena orkestrasi Pak Hendi sebagai Kepala LKPP menggerakan seluruh stakeholdernya, selamat saya ucapkan atas launching katalog ini," pungkasnya. (*)