Buntut Ajakan Bukber dengan Makan Babi, Politisi Golkar Siap Klarifikasi ke MUI Tana Toraja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, John Rende Mangontan (JRM) berencana untuk bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tana Toraja.

Rencananya itu guna memberikan klarifikasi terkait kontroversi yang timbul akibat ajakan buka puasa bersama (Bukber) dengan menikmati hidangan babi guling.

Politisi Partai Golkar ini mengaku ingin melakukan silaturahim dengan pihak MUI serta tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh tua di Tana Toraja.

"Saya lagi menuju ke Toraja dulu untuk silahturahim dengan pihak Ketua dan Pengurus MUI, orang tua dan saudara-saudara umat Muslim untuk klarifikasi dan mohon maaf," kata JRM kepada Tribun-Timur, Minggu (24/3/2024).

John Rende Mangontan menegaskan bahwa kunjungannya ke Tana Toraja ini bukan untuk melakukan pembenaran atas pernyataannya.

Namun untuk bersama-sama memahami kronologis terjadinya peristiwa tersebut. 

"Perlu kita sama-sama pahami sehingga muncul perkataan," ujar dia.

Ia berharap, dengan adanya pertemuan tersebut, akan terjadi saling pengertian dan maaf-memaafkan di Bulan Suci Ramadan dan Prapaskah.

Prapaskah adalah masa tirakat umat Kristen menjelang hari raya Paskah.

"Karena saya baru tiba dari Jayapura, jadi saya langsung ke Toraja biar sama-sama memahami kronologisnya," katanya.

John Rende Mangontan harap kasus yang menimpanya atau polemik yang timbul segera berjalan baik dan dapat dimanfaatkan.

"Serta berharap dapat mendapatkan pengertian dan maaf dari pihak yang terkait," tambahnya.

MUI Tana Toraja Minta JRM Klarifikasi Unggahannya yang Mengandung SARA

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tana Toraja, KH Zainal Muttaqin meminta anggota DPRD Sulsel, John Rende Mangontan (JRM) untuk mengklarifikasi unggahan mengandung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam grup WhatsApp.

Hal itu disampaikan KH Zainal usai menggelar rapat bersama pengurus MUI Tana Toraja, ormas Islam, dan juga tokoh agama setempat di Masjid Raya Makale, Selasa (19/3/2024) sore.

“Jadi saya kira nanti MUI akan mengambil sikap. Pertama mengklarifikasi, kemudian tentu kami mohon kejelasan apa maksud dan sebagainnya, yang berikutnya lagi berdasarkan desakan-desakan itu adalah untuk menggunakan jalur hukum,” beber KH Zainal.

KH Zainal menegaskan, menyikapi isu SARA penting agar tidak menciptakan bola liar, distorsi, dan benturan-benturan, baik di kalangan interen maupun antar agama di masyarakat.

Selain itu, guna mencegah hal serupa tidak terulang di kemudian hari.

Kendati demikian, MUI tetap mengedepankan kerukunan, toleransi, kedamaian, dan persatuan di Tana Toraja dalam mengambil kebijakan.

Hal itu menurut KH Zainal karena masyarakat Toraja selalu bijak dalam masalah konflik, terlebih konflik SARA yang menurutnya belum pernah terjadi.

“Saya kira masyarakat Toraja agak bijak tentang masalah itu, belum pernah terjadi konflik masalah agama. Ini masalahnya personal kan sebenarnya.

“Untuk mengambil langkah-langkah strategis tentu dengan bijak bagaimana supaya terjadi kekondusifan. Masyarakat kita selama ini mengedepankan tentang kebersamaan, kerukunan, dan sebagainya,” jelas KH Zainal.

Diketahui, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar asal Toraja, JRM mengunggah pesan mengandung SARA dalam sebuah grup WhatsApp pada Senin (18/3/24) sore.

Pesan tersebut berisikan ajakan berbuka puasa dengan gambar babi guling.

Pesan JRM itu menimbulkan ketidaknyamanan dan protes berbagai pihak.

MUI kemudian menyayangkan perbuatan wakil rakyat Sulsel sekaligus tokoh Toraja tersebut.

Adapun terkait apakah ini termasuk penistaan agama, MUI mengungkapkan masih akan mengkaji lebih dalam.

“Apakah ini termasuk penistaan agama? Nanti kita lihat,” tutup KH Zainal. 

BK DPRD Sulsel Segera Sidang John Rende Mangontan

Politisi Partai Golkar, John Rende Mangontan (JRM) akan dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.

Hal ini buntut pernyataan JRM terkait ajakan kontroversial untuk berbuka puasa bersama (Bukber) dengan makan babi.

Ketua BK DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil tindakan serius terhadap masalah ini.

Andi Hatta mengakui bahwa pihaknya telah mengetahui adanya pernyataan tersebut.

Meskipun demikian, hingga saat ini John Rende Mangontan belum memberikan pernyataan resmi kepada BK DPRD Sulsel terkait hal ini.

Oleh karena itu, sebagai langkah tindak lanjut, BK DPRD Sulsel berencana untuk memanggil John Rende Mangontan pada pekan depan.

Hal itu guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataannya.

"Insya Allah, Minggu depan BK memanggil John Rende Mangontan untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversial yang telah diungkapkan," kata Andi Hatta Marakarma kepada Tribun-Timur, Jumat (22/3/2024) malam.

Penjadwalan pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi.

Di samping itu, BK akan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

Namun demikian, Andi Hatta belum menjawab terkait sanksi apa yang diberikan jika John Rende Mangontan terbukti melakukan tindakan menista agama.

Ketidakjelasan mengenai sanksi yang akan diberlakukan terhadap Jhon Rende Mangontan jika terbukti bersalah dalam kasus ini masih menjadi pertanyaan besar