Ambisi Golkar Dapat Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo, MKGR Klaim Kerja Keras, Demokrat Beda Pendapat

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Golkar ternyata punya ambisi mengambil lima kursi menteri di kabinet Prabowo - Gibran.

Ambisi Golkar untuk 'kuasai' kursi menteri disampaikan organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

MKGR berharap nantinya partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan kursi menteri lebih banyak.

Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara, mengklaim Golkar telah berjuang keras dalam pencalonan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran itu.

"Kita berharap ke depan kursi-kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat kursi yang lebih banyak," kata Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, pada Minggu (17/3/2024).

"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," sambungnya.

Sebab, menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan, yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespon soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang berharap partainya mendapatkan 5 jatah menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Kamhar sendiri mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo-Gibran berhak sampaikan aspirasi.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Namun kata Kamhar, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara terkait jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.

Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Kemudian, sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi, maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga.

Prabowo Menang di 31 Provinsi

Berikut ini update perhitungan suara Pilpres 2024 di 33 propinsi dari KPU yang terbaru. 

Sebanyak 33 dari 38 provinsi telah merampungkan rekapitulasi suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, per Minggu (17/3/2024) pagi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi.

Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di dua provinsi.

Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum meraih kemenangan di satu provinsi pun.

Tinggal lima provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya.

1. Aceh

Anies-Muhaimin: 2.369.534 suara
Prabowo-Gibran: 787.024 suara
Ganjar-Mahfud: 64.677 suara

2. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin: 204.348 suara
Prabowo-Gibran: 529.883 suara
Ganjar-Mahfud: 151.109 suara

3. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233 suara
Prabowo-Gibran: 1.454.640 suara
Ganjar-Mahfud: 1.127.134 suara

4. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762 suara
Prabowo-Gibran: 2.692.011 suara
Ganjar-Mahfud: 1.115.138 suara

5. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383 suara
Prabowo-Gibran: 4.035.052 suara
Ganjar-Mahfud: 720.275 suara

6. D.I Yogyakarta

Anies-Muhaimin: 496.280 suara
Prabowo-Gibran: 1.269.265 suara
Ganjar-Mahfud: 741.220 suara

7. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin: 256.811 suara
Prabowo-Gibran: 1.097.070 suara
Ganjar-Mahfud: 158.788 suara

8. Gorontalo

Anies-Muhaimin: 227.354 suara
Prabowo-Gibran: 504.662 suara
Ganjar-Mahfud: 41.508 suara

9. Sumatra Selatan

Anies-Muhaimin: 997.299 suara
Prabowo-Gibran: 3.649.651 suara
Ganjar-Mahfud: 606.681 suara

10. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin: 718.641 suara
Prabowo-Gibran: 1.964.183 suara
Ganjar-Mahfud: 534.450 suara

11. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin: 370.671 suara
Prabowo-Gibran: 641.388 suara
Ganjar-Mahfud: 140.733 suara

12. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin: 849.948 suara
Prabowo-Gibran: 1.407.684 suara
Ganjar-Mahfud: 159.950 suara

13. Kalimantan Timur

Anies-Muhaimin: 448.046 suara
Prabowo-Gibran: 1.542.346 suara
Ganjar-Mahfud: 240.143 suara

14. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin: 153.446 suara
Prabowo-Gibran: 1.798.753 suara
Ganjar-Mahfud: 958.505 suara

15. Sulawesi Barat

Anies-Muhaimin: 223.153 suara
Prabowo-Gibran: 533.757 suara
Ganjar-Mahfud: 62.514 suara

16. Riau

Anies-Muhaimin: 1.400.093 suara
Prabowo-Gibran: 1.931.113 suara
Ganjar-Mahfud: 357.298 suara

17. Sulawesi Tenggara

Anies-Muhaimin: 361.585 suara
Prabowo-Gibran: 1.113.344 suara
Ganjar-Mahfud: 90.727 suara

18. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652 suara
Prabowo-Gibran: 16.716.603 suara
Ganjar-Mahfud: 4.434.805 suara

19. Sumatra Barat

Anies-Muhaimin: 1.744.042 suara
Prabowo-Gibran: 1.217.314 suara
Ganjar-Mahfud: 124.044 suara

20. Bengkulu

Anies-Muhaimin: 229.681 suara
Prabowo-Gibran: 893.499 suara
Ganjar-Mahfud: 145.570 suara

21. Papua Barat

Anies-Muhaimin: 37.459 suara
Prabowo-Gibran: 172.965 suara
Ganjar-Mahfud: 120.565 suara

22. Sulawesi Selatan

Anies-Muhaimin: 2.003.081 suara
Prabowo-Gibran: 3.010.726 suara
Ganjar-Mahfud: 265.948 suara

23. Sulawesi Utara

Anies-Muhaimin: 119.103 suara
Prabowo-Gibran: 1.229.069 suara
Ganjar-Mahfud: 283.796 suara

24. Nusa Tenggara Barat

Anies-Muhaimin: 850.539 suara
Prabowo-Gibran: 2.154.843 suara
Ganjar-Mahfud: 241.106 suara

25. Papua Selatan

Anies-Muhaimin: 41.906 suara
Prabowo-Gibran: 162.852 suara
Ganjar-Mahfud: 110.003 suara

26. Jambi

Anies-Muhaimin: 532.605 suara
Prabowo-Gibran: 1.438.952 suara
Ganjar-Mahfud: 234.251 suara

27. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin: 72.065 suara
Prabowo-Gibran: 284.209 suara
Ganjar-Mahfud: 51.451 suara

28. Lampung

Anies-Muhaimin: 791.892 suara
Prabowo-Gibran: 3.554.310 suara
Ganjar-Mahfud: 764.486 suara

29. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373 suara
Prabowo-Gibran: 12.096.454 suara
Ganjar-Mahfud: 7.827.335 suara

30. Maluku Utara

Anies-Muhaimin: 200.459 suara
Prabowo-Gibran: 454.943 suara
Ganjar-Mahfud: 91.923 suara

31. Sumatra Utara

Anies-Muhaimin: 2.339.620 suara
Prabowo-Gibran: 4.660.408 suara
Ganjar-Mahfud: 999.528 suara

32. Sulawesi Tengah

Anies-Muhaimin: 386.743 suara
Prabowo-Gibran: 1.251.313 suara
Ganjar-Mahfud: 160.594 suara

31. Papua Tengah

Anies-Muhaimin: 128.577 suara
Prabowo-Gibran: 638.616 suara
Ganjar-Mahfud: 335.089 suara

Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum 20 Maret 2024.

Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya.

"Kalau kita kan berharap kalau bisa sebelum tanggal 20 (Maret). Tapi kan tenggatnya tetap tanggal 20," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Sabtu (16/3/2024). (*)