Tim Sukses Prabowo-Gibran Dapat Jabatan di Pemerintahan Jokowi, Peneliti: Duri Dalam Daging

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembagian kursi Dewan Komisaris BUMN bagi anggota tim sukses Prabowo-Gibran di masa pemerintahan Jokowi telah mencuat sebagai tindakan politik balas budi.

Pemegang kekuasaan, yang pada dasarnya merupakan pemilik saham perusahaan pelat merah, telah menggunakan posisi komisaris sebagai bentuk imbalan politik.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemerintah memiliki wewenang untuk menunjuk seorang anggota dewan komisaris tanpa melalui proses penilaian yang biasanya diterapkan.

Terkini, Prabu Revolusi dan Siti Zahra Aghnia, anggota tim sukses Prabowo-Gibran, telah diangkat mendapat jabatan strategis sebagai komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Kondisi ini dipertanyakan oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto sebagai permasalahan yang rumit.

Menurutnya, fungsi Komisaris BUMN adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Board of Directors (BOD) atas target yang telah ditetapkan.

"Idealnya, seorang komisaris harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang keuangan, hukum, dan industri terkait," ucap Toto kepada Tribun Network, Sabtu (9/3/2024).

Dia juga menyebut bahwa Dewan Komisaris BUMN didukung oleh beberapa Komite seperti Komite Audit, Komite Risiko, serta Komite Nominasi/Remunerasi.

Dengan dukungan alat kelengkapan ini, diharapkan Dewan Komisaris BUMN bisa bekerja secara optimal.

"Permasalahannya adalah, berbeda dengan pemilihan BOD BUMN yang melalui proses asesmen oleh lembaga independen, penunjukan komisaris perusahaan pelat merah tidak diwajibkan untuk mengikuti prosedur tersebut," ungkap Toto.

Toto juga menyatakan bahwa perusahaan BUMN sulit menolak penunjukan dewan komisaris yang merupakan pilihan dari pemegang kekuasaan, terutama jika kompetensinya tidak memadai.

Dengan kata lain, latar belakang sebagai bagian dari jaringan pihak penguasa sulit dihindari oleh sebuah perusahaan pelat merah.

"Prinsipnya, Dewan Komisaris BUMN haruslah profesional, yang berarti syarat profesionalisme, ketidakberpihakan, dan integritas tinggi harus menjadi persyaratan wajib," tambahnya.

Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, menyoroti fenomena pembagian kursi komisaris kepada anggota tim sukses sebagai tiga poin penting.

Pertama, praktik pembagian jatah komisaris BUMN kepada relawan dan pendukung Capres Cawapres tidak sejalan dengan tata kelola perusahaan BUMN yang baik.

Menurutnya, pemerintah sebagai pemilik saham cenderung mengabaikan profesionalisme demi menyenangkan para tim sukses.

Kedua, BUMN seharusnya menghindari praktik politik balas budi, yang tidak hanya merusak tatanan tetapi juga memupuk praktek nepotisme di dalam perusahaan pelat merah.

"Seharusnya ini sudah menjadi masa lalu pasca reformasi, namun pada kenyataannya, masih menjadi budaya politik untuk mempertahankan kekuasaan," ucap Willy.

Ketiga, dia mendorong agar praktik kolusi dan nepotisme di BUMN tidak lagi dibiarkan. Selain tidak mencerminkan tata kelola perusahaan negara yang baik, politik balas budi seperti ini ibarat duri dalam daging yang secara perlahan tetapi pasti merusak.

Profil Prabu-Siti Zahra Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yaitu Prabu Revolusi, resmi diangkat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional, Hermansyah Nasroen, mengonfirmasi kabar tersebut.

"Iya benar, dia diangkat sebagai komisaris independen," kata Hermansyah.

Prabu, yang bernama asli Prabunindya Revta Revolusi, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik dari ITB jurusan Teknik Fisika (2004), dan telah terlibat dalam beberapa proyek Refinery Automation.

Pria yang lahir di Bandung pada 16 Juni 1980 ini telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan gelar Doktor dari Universitas Sahid pada tahun 2022.

Sebelumnya, Prabu juga pernah menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, atau tim pasangan calon nomor 03.

Saat ini, selain menjabat sebagai Komisaris Independen KPI, Prabu juga menjadi dosen di Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana dan Sarjana di Universitas Paramadina.

Antara tahun 2021-2023, Prabu pernah menjabat sebagai Managing Director iNews Media Group and Chief News Officer MNC Media Group, serta pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020.

Sementara itu, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Arief Rosyid Hasan, yaitu Siti Zahra Aghnia, diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengonfirmasi bahwa Siti Zahra Aghnia telah resmi menjadi bagian dari perusahaan pelat merah tersebut.

"Siti Zahra Aghnia ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga mulai tanggal 1 Februari 2024," ujar Irto.

Dia menambahkan bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses yang wajar dalam perseroan dan sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG) yang berlaku.

"Dengan kehadiran komisaris baru, diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat hingga pelosok negeri sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga," tutur Irto.  
 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembagian Kursi Dewan Komisaris BUMN untuk Timses Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Kata Pengamat