Janji Jokowi 5 Tahun Lalu Kembali Didengungkan Ganjar: Jangan Pilih Calon Diktaror dan Otoriter

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor tiga Ganjar Pranowo menutup debat dengan membawa pernyataan Joko Widodo.

Ganjar Pranowo mengaku ingat saat dirinya menjadi tim kampanye Jokowi di Pemilihan Presiden (pilpres) 2019.

Saat itu, Jokowi disebutnya menyampaikan tidak memilih capres dengan rekam jejak otoriter.

Bahkan lebih lantang mengimbau tidak memilih capres dengan latar belakang kasus HAM.

"5 tahun lalu debat capres saya tim kampanye Joko Widodo, beliau sampaikan untuk tidak memilih calon punya potongan diktator dan otoriter," jelas Ganjar Pranowo dalam debat kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

"(Tidan memilih)yang punya rekam jejak pelanggar HAM,yang punya rekam jejak melakukan kekerasan, punya rekam jejak perilaku korupsi," sambungnya.

Ganjar mengaku sepakat dengan pernyataan Jokowi 5 tahun lalu.

"Saya sangat setuju yang beliau sampaikan," kata Ganjar.

Paslon nomor 3 mengingatkan kriteria ini hendaknya dipegang masyarakat dalam Pilpres 2024.

Terakhir, Ganjar mengaku ada tiga janji yang akan dipegang sampai dirinya menjabat.

"Saya dan mahfud punya 3 janji.Taat pada tuhan, patuh hukum dan keadilan serta setia pada rakyat," kata Ganjar.

Janji ini menurutnya akan dibawa dalam kepemimpinannya selama 5 tahun mendatang.

Ganjar dan Anies Sindir Pembagian Bansos

Anies Baswedan tegaskan bantuan sosial (bansos) adalah untuk penerima bukan untuk pemberi.

Hal itu ditegaskan Anies dalam debat calom presiden (capres) terakhir digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Saat sesi tanya jawab, Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan dari capres 03 Ganjar Pranowo mengenai bansos.

Ganjar ingin mengetahui seperti apa tata kelola bansos agar tidak saling klaim dan bisa tepat sasaran.

"Agar tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat," katanya.

Mendengar hal itu, Anies menjawab bahwa bansos adalah bantuan untuk penerima dan bukan bantuan untuk pemberi.

"Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima," katanya.

Menurutnya, jika penerimaannya membutuhkan waktu tiga bulan untuk diberikan maka berikan sesuai ketentuan.

"Tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan, kemudian itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," ungkapnya.

Bansos juya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Serta, kata Anies, penyalurannya harus melalui pendataan dan mekanisme sesuai aturan-aturan berlaku.

"Pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi," kata Anies.

Olehnya, Lanjut Anies, dirinya akan menyusun bansos plus dan meningkatkan angka masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, pelatihan dan pendampingan juga akan diberikan agar masyarakat secara perlahan-lahan bisa mandiri.

"Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos bansos ini adalah atas nama negara ketika saya bertugas di Jakarta semua paket bansos di kardusnya diberikan label dibiayai app APBD DKI Jakarta bukan dari Gubernur dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," jelasnya.(*)