Anies dan Ganjar Saling Umpan Balik Sindir Pembagian Bansos, Singgung Jokowi dan Prabowo?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anies Baswedan tegaskan bantuan sosial (bansos) adalah untuk penerima bukan untuk pemberi.

Hal itu ditegaskan Anies dalam debat calom presiden (capres) terakhir digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Saat sesi tanya jawab, Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan dari capres 03 Ganjar Pranowo mengenai bansos.

Ganjar ingin mengetahui seperti apa tata kelola bansos agar tidak saling klaim dan bisa tepat sasaran.

"Agar tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat," katanya.

Mendengar hal itu, Anies menjawab bahwa bansos adalah bantuan untuk penerima dan bukan bantuan untuk pemberi.

"Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima," katanya.

Menurutnya, jika penerimaannya membutuhkan waktu tiga bulan untuk diberikan maka berikan sesuai ketentuan.

"Tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan, kemudian itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," ungkapnya.

Bansos juya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Serta, kata Anies, penyalurannya harus melalui pendataan dan mekanisme sesuai aturan-aturan berlaku.

"Pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi," kata Anies.

Olehnya, Lanjut Anies, dirinya akan menyusun bansos plus dan meningkatkan angka masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, pelatihan dan pendampingan juga akan diberikan agar masyarakat secara perlahan-lahan bisa mandiri.

"Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos bansos ini adalah atas nama negara ketika saya bertugas di Jakarta semua paket bansos di kardusnya diberikan label dibiayai app APBD DKI Jakarta bukan dari Gubernur dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," jelasnya.

Jokowi 'Kecanduan' Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran jumbo hampir Rp4.000 trilun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bansos, dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial di APBN 2014-2024 sebesar Rp3.664,4 triliun.

Pada APBN 2024, Jokowi menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun.

Dengan demikian, total yang akan dibelanjakan pemerintah untuk pos ini akan mencapai Rp4.161,2 triliun hingga 2024.

Tercatat, anggaran perlindungan sosial pada 2014 terealisasi sebesar Rp484,1 triliun.

Untuk diketahui, tahun 2014 merupakan periode transisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2015, anggaran perlindungan sosial dipangkas hingga 43 persen menjadi Rp276,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa program perlinsos yang berjalan, diantaranya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada tahun selanjutnya, anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp215 triliun, kembali turun sebesar 22,1?ri tahun 2015.

Jokowi Airlangga Tepis Tudingan Bansos untuk Politisasi Pilpres

Peningkatan drastis anggaran belanja sosial terjadi pada 2020 dengan realisasi yang mencapai Rp498 triliun atau naik hingga 61,5 % secara tahunan.

Kenaikan ini salah satunya didorong oleh belanja pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19, khususnya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah atau rentan.

Bansos Jelang Pemilu  Beberapa program perlinsos yang disalurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek, dan bansos non-Jabodetabek.

Pada periode ini, pemerintah juga menganggarkan untuk program Prakerja dengan skema semi bansos, juga diskon tarif listrik, logistik/pangan/sembako, dan BLT dana desa.

Realisasi anggaran perlinsos kemudian mengalami penurunan meski tidak drastis, masing-masing sebesar 6 % menjadi Rp468,2 triliun pada 2021, 1,6 % menjadi Rp460,6 triliun pada 2022, juga 3,7 % menjadi Rp443,5 triliun pada 2024.

Adapun, pada awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan hingga Juni 2024 dan bantuan langsung tunai hingga Maret 2024. 

Program ini menggantikan program bansos El Nino yang telah dijalankan pada akhir 2023. BLT El Nino tersebut berganti nama menjadi BLT mitigasi risiko pangan. 

Kedua program tersebut tidak masuk dalam program perlinsos prioritas yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” kata Airlangga.

Perbesar Jokowi jadi 'Petugas' Bansos  Presiden Jokowi angkat bicara terkait alasan pemerintah gencar menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Menurut Presiden Ke-7 RI itu, fenomena iklim El Nino telah memberikan dampak pada terganggunya suplai beras di dunia.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“[Kenaikan harga beras] bukan hanya di Indonesia saja. Jadi, kami ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” kata Jokowi.(*)