Anies dan Ganjar Saling Umpan Balik Sindir Pembagian Bansos, Singgung Jokowi dan Prabowo?

Jokowi 'Kecanduan' Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran jumbo hampir Rp4.000 trilun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bansos, dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial di APBN 2014-2024 sebesar Rp3.664,4 triliun.

Pada APBN 2024, Jokowi menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun.

Dengan demikian, total yang akan dibelanjakan pemerintah untuk pos ini akan mencapai Rp4.161,2 triliun hingga 2024.

Tercatat, anggaran perlindungan sosial pada 2014 terealisasi sebesar Rp484,1 triliun.

Untuk diketahui, tahun 2014 merupakan periode transisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2015, anggaran perlindungan sosial dipangkas hingga 43 persen menjadi Rp276,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa program perlinsos yang berjalan, diantaranya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada tahun selanjutnya, anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp215 triliun, kembali turun sebesar 22,1?ri tahun 2015.

Jokowi Airlangga Tepis Tudingan Bansos untuk Politisasi Pilpres

Peningkatan drastis anggaran belanja sosial terjadi pada 2020 dengan realisasi yang mencapai Rp498 triliun atau naik hingga 61,5 % secara tahunan.

Kenaikan ini salah satunya didorong oleh belanja pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19, khususnya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah atau rentan.

Bansos Jelang Pemilu  Beberapa program perlinsos yang disalurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek, dan bansos non-Jabodetabek.

Pada periode ini, pemerintah juga menganggarkan untuk program Prakerja dengan skema semi bansos, juga diskon tarif listrik, logistik/pangan/sembako, dan BLT dana desa.