Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Ingatkan Jokowi, Minta KPU dan Bawaslu Profesional

Forum Guru Besar dan Dosen membacakan petisi pernyataan sikap di depan Rektorat Unhas, Tamalanrea, Makassar, Jumat (2/2/2024).

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Tribun-timur.com
Guru Besar Unhas yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen membacakan petisi pernyataan sikap di depan Rektorat Unhas, Tamalanrea, Makassar, Jumat (2/2/2024). Dalam petisi pernyataan sikap tersebut terkait Pilpres 2024. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan menyelamatkan demokrasi semakin meluas.

Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), kini Universitas Hasanuddin (Unhas) menyuarakan hal sama.

Belasan akademisi Unhas yang mengatasnamakan Forum Guru Besar dan Dosen Unhas mendeklarasikan Unhas Bergerak untuk Demokrasi.

Deklarasi digelar di pelataran Rektorat Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Jumat (2/2/2024).

Para guru besar dan dosen Unhas ini membuka deklarasi dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri.

Mereka mengingat perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Pembacaan petisi dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Unhas, Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Prof Triyatni mengatakan, pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan pemilu) dan Pilpres 2024 serta kehidupan demokrasi secara nasional.

Ada empat poin pernyataan sikap disampaikan. Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

“Kedua mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi,” tegas Prof Triyatni

Ketiga, sambung Prof Triyatni, meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

“Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun,” tegasnya.

Keempat, menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan
iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Prof Amran Razak menyebut, deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan akademisi melihat kondisi demokrasi.

“Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa kami-kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia. Pertama, menjaga demokrasi,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas menyebut, para dosen dan guru besar ini merupakan saksi sejarah reformasi.

Mereka ingin menjaga amanat reformasi dengan mengawal proses demokrasi di 2024 ini.

“Apalagi kami ini pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar,” tegas penulis buku Demonstran dari
Lorong Kambing ini.

Rektor Unhas: Tak Mewakili Institusi

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa mengeluarkan maklumat terkait situasi politik dan merespon gerakan balasan akademisi Unhas yang mengatasnamakan Forum Guru Besar dan Dosen Unhas.

Maklumat Rektor Unhas ini dituliskan dengan nomor 05426/UN4.1/HK.05/2024.

Ada enam poin yang menjadi penekanan Prof Jamaluddin Jompa, salah satunya Forum Guru Besar dan Dosen Unhas untuk menyelamatkan demokrasi tidak mewakili Unhas sebagai institusi.

Humas Unhas, Ahmad Bahar mengungkapkan, maklumat itu merupakan sikap resmi Unhas secara institusi atau kelembagaan.

“Maklumat itu resmi karena ada tanda tangani elektronik dari Pak Rektor. Jadi Pak Rektor ingin kondusifitas di Unhas tetap terjaga,” kata Ahmad Bahar dikonfirmasi tribun, Jumat (2/2/2024).

Menurut Ahmad Bahar, maklumat yang dikeluarkan Rektor Unhas itu merupakan sikap demokratis Prof Jamaluddin Jompa dalam melihat adanya perbedaan pandangan.

“Jadi beliau (Prof Jamaluddin Jompa) orangnya sangat demokratis, beliau menerima adanya perbedaan sikap. Hanya saja pernyataan yang mengatasnamakan guru besar ini tidak mewakili Unhas sebagai institusi,” katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved