Pengusaha Jadi Legislator Sulsel, Harta Kekayaan Naik

Laporan jurnalis Tribun-Timur.com, Edi Sumardi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Komposisi legislator DPRD Sulsel asal Makassar didominasi pengusaha.

Mulai dari pengusaha di bidang hospitality, reklame, event organizer, hingga pengadaan barang dan jasa.

Dari daerah pemilihan atau dapil Makassar A (Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang), legislator yang memiliki rekam jejak sebagai pengusaha adalah Andi Debbie Purnama Rusdin dari Partai Golkar; Andi Rachmatika Dewi Yustisia Iqbal dari Partai Nasdem; Andre Prasetyo Tanta dari Partai Nasdem, pengusaha hotel; Fauzi Andi Wawo dari PKB, pengusaha event organizer.

Selain sebagai pengusaha, nama Rachmatika dan Fauzi tercatat sebagai kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Selanjutnya, Edward Wijaya Horas dari Partai Gerindra, pengusaha restoran, kafe, dan distributor semen; Andi Januar Jaury Dharwis dari Partai Demokrat, pengusaha wisata bahari; Sri Rahmi dari PKS, pengusaha kuliner; dan Imam Fauzan Amir Uskara dari PPP, pengusaha jasa reklame.

Nama Januar tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gabungan Usaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri) Sulsel.

Selain kedelapan nama di atas, legislator lainnya dari dapil Makassar A adalah Rudy Pieter Goni dari PDIP.

Legislator dari dapil Makassar B (Kecamatan Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea) berlatar belakang pengusaha, antara lain Risfayanti Muin, pengusaha pengadaan barang jasa.

Dari dapil ini, ada 5 legislator lain, yakni Rahman Pina dari Partai Golkar, Rezki Mulfiati Lutfi dari Partai Nasdem, Adam Muhammad dari Partai Gerindra, Haidar Madjid dari Partai Demokrat, dan Haslinda dari PKS.

Karena latar belakangnya, maka tak heran jika 14 dari 15 atau 93,4 persen anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dari dapil Makassar A dan Makassar B adalah miliuner.

Mereka memiliki harta kekayaan senilai mulai dari Rp 1 miliar lebih hingga puluhan miliar.

Sebagai pejabat publik, nilai harta kekayaan mereka terpampang jelas dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saban tahun dan kemudian diumumkan lembaga antirasuah itu kepada publik.

Selama hampir 5 tahun menjabat sebagai wakil rakyat, digaji menggunakan uang rakyat, angka penambahan maupun pengurangan harta kekayaan mereka pun bisa terlihat dari LHKPN.

Dari 15 legislator Sulsel asal Makassar, legislator terkaya adalah Rachmatika dengan nilai harta kekayaan Rp 26,6 miliar, sedangkan "termiskin" adalah Adam dengan nilai harta kekayaan Rp 688 juta.

Nilai harta kekayaan tersebut merupakan nilai harta kekayaan yang terakhir dilaporkan per 31 Desember 2022.

“Banyak juga teman-teman memang punya usaha lain, tapi jangan lupa lihat utangnya,” kata Rachmatika saat diwawancarai soal LHKPN, Sabtu (13/1/2024).

Rachmatika tercatat memiliki utang Rp 10,4 juta dalam LHKPN terakhirnya.

Di bawah Rachmatika, legislator terkaya dari Makassar A adalah Debbie dengan nilai harta kekayaan Rp 21,9 miliar.

Debbie yang baru satu periode duduk di DPRD Sulsel mengaku harta kekayaan senilai puluhan miliar itu karena diperoleh dari suaminya, Rusdin Abdullah mantan Ketua BPD Hipmi Sulsel.

“(Data) di LHKPN itu sebagian harta suami,” kata Debbie, Senin (22/1/2024).

Lalu, di dapil ini, ada Edward yang memiliki harta kekayaan Rp 19,2 miliar; dan disusul Imam dengan nilai harta kekayaan Rp 12 miliar.

Harta kekayaan melonjak

Kendati Rachmatika merupakan legislator terkaya dari dapil Makassar A, namun harta kekayaannya tak melonjak selama menjabat pada periode ini.

Malah sempat turun dalam setahun.

Harta kekayaan Rachmatika pada periode 2019 dan 2020 Rp 27,1 miliar, lalu turun Rp 25,4 miliar pada 2021 atau angka penurunan senilai Rp 1,7 miliar karena berkurangnya jumlah tanah dan bangunan.

Namun, naik menjadi Rp 26,6 miliar pada tahun 2022 atau bertambah Rp 1,2 miliar karena dimasukkannya mobil Toyota Alphard senilai Rp 760 juta dalam LHKPN-nya.

Juga bertambahnya nilai kas dan setara kas dari Rp 226 juta menjadi Rp 670 juta.

Lonjakan harta kekayaan terjadi pada Debbie, Edward, dan Rezki.

Melonjaknya harta kekayaan mereka pada saat menjabat karena memiliki tanah dan bangunan baru, bertambahnya isi kas dan setara kas, serta bertambahnya harta tak bergerak.

Pada awal menjabat, harta kekayaan Debbie hanya Rp 11,5 miliar berdasarkan LHKPN-nya pada periode 2019.

Debbie dan 82 legislator lainnya dilantik pada Selasa, 24 September 2019.

Setahun setelah dilantik, dalam LHKPN-nya pada periode 2020, harta kekayaan Debbie melonjak menjadi Rp 20,4 miliar atau bertambah Rp 8,9 miliar (77,3 persen).

Kenaikan harta kekayaan Debbie jika mengacu pada LHKPN karena adanya penambahan sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 2,5 miliar dan surat berharga dari Rp 10 juta menjadi Rp 7 miliar.

Debbie mengaku jika dirinya kaya bukan karena jabatan sebagai wakil rakyat.

“DPRD bukan tempat cari uangku, saya dibiayai suamiku,” ujarnya menegaskan.

Lonjakan kenaikan harta kekayaan Debbie hanya terjadi pada tahun pertama menjabat anggota dewan.

Dalam LHKPN-nya pada periode 2021, harta kekayaan Debbie Rp 20,5 miliar atau hanya bertambah Rp 58,4 juta, lalu dalam LHKPN pada periode 2022 naik menjadi Rp 21,9 miliar atau hanya bertambah Rp 1,3 miliar.

Harta kekayaannya Edward juga melonjak awal menjabat dan pada periode tahun lalu.

Edward sudah dua periode menjabat.

Pada akhir masa jabatannya pada periode 2014-2019, harta kekayaannya Rp 12,5 miliar.

Lalu, pada awal menjabat pada periode 2019-2024, harta kekayaannya naik menjadi Rp 14,5 miliar atau bertambah Rp 2 miliar sebagaimana tertera dalam LHKPN periode 2019.

Harta kekayaan Edward naik lagi Rp 2 miliar menjadi Rp 16,5 miliar sebagaimana tertera dalam LHKPN periode 2020.

Kenaikan dipicu penambahan kas dan setara kas dari Rp 246 juta ke Rp 1,4 miliar.

Namun, pada tahun berikutnya, dalam LHKPN periode 2021, harta kekayaan Edward malah turun menjadi Rp 16 miliar atau berkurang hampir Rp 500 juta.

Sama seperti 2 dan 3 tahun sebelumnya, harta kekayaan Edward kembali naik.

Namun, kali ini angka kenaikan mencapai 3,2 miliar atau naik dari Rp 16 miliar menjadi Rp 19,2 miliar.

Kenaikan dipicu dari naiknya nilai tanah dan bangunan serta kas dan setara kas dari Rp 1,4 miliar ke Rp 2,8 miliar.

Seluruh kenaikan nilai harta kekayaan terjadi saat dia menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel.

Dalam LHKPN periode 2018, 2019, 2020, 2021, hingga 2022, Edward melaporkan memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Utara dan Makassar.

“Saya kan punya usaha rumah makan. Jadi sumbernya (kekayaan) dari situ selain dari gaji anggota dewan. Belum lagi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik terus. Coba lihat, yang naik adalah nilai tanah dan bangunan. Tidak bertambah, tapi nilainya naik,” kata Edward saat dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Di Makassar, keluarga Edward dikenal sebagai pemilik restoran seafood dan restoran makanan khas Jepang, kafe, dan distributor semen.

Usahanya tersebar di beberapa tempat.

Sama dengan Edward, harta kekayaan Rezki juga melonjak saat dia menjabat Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel.

Pada tahun 2020 harta kekayaannya Rp 3,68 miliar dan naik Rp 1,84 miliar miliar pada tahun 2022 atau menjadi Rp 5,52 miliar.

Kenaikan harta kekayaan putri Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide itu dipicu dari harta tak bergerak.

Tribun-Timur.com beberapa kali menghubungi Rezki melalui sambungan telepon, namun dia tak merespon.

Informasi yang diperoleh, dia sedang menunaikan ibadah umrah.

Beda dengan Debbie, Edward, dan Rezki, harta kekayaan legislator lainnya hanya bertambah ratusan juta hingga Rp 1 miliar dalam setahun.

Ini hampir sama dengan total nilai gaji dan tunjangan mereka dalam setahun.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD Sulsel per bulan mencapai Rp 71 juta sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Setahun total nilai gaji dan tunjangan wakil rakyat di Sulsel sekitar Rp 850 jutaan.

Dari dapil Makassar A, hanya Rachmatika, Debbie, Edward, dan Imam memiliki harta kekayaan di atas Rp 10 miliar.

Sementara 5 legislator lainnya hanya memiliki harta kekayaan antara Rp 3 miliar hingga Rp 8 miliar.

Beda dengan di dapil Makassar A, di dapil Makassar B, tak ada seorang pun legislator memiliki harta kekayaan di atas Rp 10 miliar.

Haslinda dari PKS menjadi legislator terkaya di dapil Makassar B dengan nilai harta kekayaan Rp 7,5 miliar, disusul Rezki dengan nilai harta kekayaan Rp 6,9 miliar.

Dimintai tanggapan, Ketua Yayasan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman mengatakan, jika lonjakan harta kekayaan tersebut tak wajar maka dapat ditelusuri dari mana sumbernya.

“Bisa jadi kekayaan dimiliki bukan semata-mata dari penghasilan karena jabatannya. Bisa jadi dari sumber lain,” kata Herman, Selasa (23/1/2024).

Dia menyarankan kepada KPK untuk menelusuri sumber kekayaan penyelenggara negara di DPRD Sulsel.

Kopel tak mempersoalkan jika mereka yang harta kekayaannya melonjak karena menjalankan bisnis pribadi.

Namun, yang menjadi masalah adalah jika jabatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

“Tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD kalau dia juga menjalankan bisnis,” ujar Herman.

Sependapat dengan Herman, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto saat diwawancarai pada hari yang sama mengatakan, wajar jika lonjakan kenaikan harta anggota dewan karena bersumber dari bisnis.

“Tidak selamanya anggota DPRD pekerjaannya hanya anggota dewan saja, ada juga pengusaha. Wajar jika harta kekayaannya naik. Bisa saja dari hasil usaha sampingannya,” ujar Ali.

Namun, menjadi soal jika kekuasaannya di lembaga legislatif dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

“Kecuali kalau memang terbukti menyelewengkan kekuasaan,” ujarnya.

Sementara, pengamat politik lainnya dari Unhas, Adi Surya Culla menilai, seharusnya tak hanya legislator yang melonjak harta kekayaannya saat menjabat disorot.

Mereka yang harta kekayaannya tak naik signifikan atau malah menurun pun patut dicurigai sebab banyak modus bagi penyelenggara negara untuk memainkan data di LHKPN.

“Contoh saja, Firli Bahuri mantan Ketua KPK, punya rumah di Kertanegara, Jakarta Selatan, tapi tak dimasukkan di LHKPN. Baru ketahuan ke publik setelah digeledah. Ini contoh dari mantan Ketua KPK. Bagaimana dengan penyelenggara negara lainnya,” kata Adi di kantor Tribun-Timur.com, Rabu (31/1/2024).

Sementara, bagi yang menurun harta kekayaannya, menurut Adi, mungkin saja ada cost politik mahal harus dibayarkan saat menjabat atau biaya dikeluarkan saat kampanye terlampau banyak.

Namun, itu bisa terbayarkan dalam bentuk lain ketika menjabat.

‘Contohnya, Sandiaga Uno. Dia pernah mengatakan uangnya hampir habis Rp 1 triliun saat jadi cawapres pasangan Prabowo, tapi setelah itu dia jadi menteri,” ujar Adi.

Lebih lanjut, menurut Adi, tak mungkin seseorang jadi anggota dewan jika kemudian membuatnya jadi miskin.

Menjadi legislator, selain mendapatkan gaji dan tunjangan, juga bisa memainkan berbagai kebijakan yang bisa menguntungkan diri maupun kelompoknya.

“Bisa untuk kepentingan bisnisnya. Makanya sekarang dibutuhkan legislator berintegritas. Bagaimana dia jujur dalam melaporkan harta kekayaannya,” kata Adi.(bersambung)

Baca tulisan berikutnya Alasan Pengusaha Jadi Legislator Walau Kekayaan Puluhan Miliar