Sindikat Penyelundupan Pekerja Migran di Sulsel Masih Menjamur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal Sulawesi Selatan masih menjamur. 

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 500 PMI ilegal berhasil dipulangkan pada tahun 2023.

PMI Ilegal ialah mereka yang berangkat ke luar negeri sebagai pekerja tanpa melalui prosedur atau ketentuan resmi. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, Ardiles Saggaf mengatakan, PMI ilegal atau non prosedural potensinya cukup banyak karena masih banyak juga yang belum teridentifikasi. 

"500 PMI non prodedural Sulsel diselamatkan, tetapi masih banyak juga yang belum ditemukan, jumlahnya bisa saja bertambah," ucap Ardiles Saggaf saat konferensi pers Diskusi Publik Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga, Jumat (26/1/2024). 

Bahkan kata Ardiles, jumlah pekerja migran ilegal lebih banyak dibanding PMI yang sesuai prosedural, jumlahnya 326 pekerja pada 2023 lalu. 

Kabupaten Bulukumba menjadi daerah penyumbang migran ilegal tertinggi di Sulsel. 

Selain Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone hingga Pinrang juga diidentifikasi memiliki PMI ilegal yang cukup banyak. 

"Kami di Sulsel mengakui ada 8 kabupaten kota yang masuk kantong-kantong PMI non prosedural, Bulukumba paling banyak," ungkapnya. 

Kebanyakan, pekerja migran ilegal menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan sebab akses untuk masuk sangat gampang. 

Mereka masuk melaui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara karena jaraknya dekat dari negeri jiran. 

Untuk mencegah ini, Pemprov Sulsel berkoordinasi dengan seluruh pihak mulai dari Kepolisian Daerah Sulsel, pemerintah kabupaten kota, pihak Imigrasi, angkasa pura hingga Pelindo untuk mengawasi pergerakan sindikat penyelundupan pekerja migran ilegal. 

"Pengawasan seluruh pintu keluar termasuk dari pelabuhan Soekarno Hatta, Pelabuhan Garongkong, karena Parepare Sudah ketat maka ada jalur lain di Barru," jelasnya. 

"Itu juga sudah kita koordinasikan dengan Polda untuk melakukan pengawasan PMI yang melewati jalur-jalur ilegal," sambungnya.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran ini dibahas dalam Diskusi Publik Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Diketahui, agenda ini diinsiasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham dan beberapa perwakilan Forkopimda Sulsel. (*)