Tana Toraja, Bulukumba Rawan Politik Uang, Jeneponto Konflik Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyebut tingkat politik uang di Tana Toraja sangat tinggi.

Karena itu, Bawaslu Sulsel menekankan pentingnya pengawasan ketat politik uang di Tana Toraja.

Selain Tana Toraja, ada empat daerah di Sulsel juga masuk zona pengawasan ketat oleh Bawaslu.

Yakni, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, dan Kota Parepare.

Lima daerah tersebut menjadi seprekuensi atau fokus utama dalam upaya pengawasan Bawaslu.

Meskipun dalam konteks Pemilu 2024, Sulsel berada dalam kategori rendah pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Namun, Tana Toraja masih dianggap berada dalam fokus pengawasan ketat, meski masuk pada kategori rendah IKP.

"Tidak boleh membuat kita berada di zona nyaman, karena fakta-fakta pemilu dari peristiwa pemilu di masa lampau, akan diuji peristiwanya," kata Mardiana Rusli dalam Forum Deklarasi Awasi Pemilu di Hotel Remcy Panakkukang Makassar, Minggu (14/1/2024).

Di samping itu, beberapa daerah di Sulsel, termasuk Bulukumba, Parepare, Jeneponto, dan Makassar, diidentifikasi sebagai fokus pengawasan.

Mardiana Rusli menjelaskan, tindakan pencegahan menjadi kunci dalam pengawasan, terutama ketika terjadi politik uang.

Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto juga memiliki tingkat konflik sosial politik yang cukup tinggi.

Hal ini berkaitan dengan peristiwa pemilu masa lampau terkait penyelenggara pemilu yang dinilai tidak menjalankan integritas secara optimal.

"Konflik sosial politiknya, juga cukup tinggi di daerah Bulukumba dan Jeneponto. Kenapa? Karena di masa lampau dua daerah ini juga punya peristiwa penyelenggara Pemilu yang dianggap tidak menjalankan integritas sebanyak penyelenggara," tandasnya.

Kabupaten Bulukumba

Bulukumba menjadi daerah paling rawan di Sulsel Pileg 2024. Bulukumba juga masuk 10 besar daerah paling rawan politik uang di Indonesia.

Bulukumba berada diurutan ke delapan dari 20 daerah yang dinilai rawan politik uang di Indonesia.

Hal itu berdasarkan IKP yang dirilis Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar mengatakan, penilaian itu berdasarkan hasil analisa data kauntitatif pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

“Hal ini tentu tidak lepas dari pengalaman kontestasi sebelumnya baik Pemilu 2019 maupun Pemilihan 2020,” kata Bakri Abubakar. 

Bakri menyebutkan, Pemilu 2019 Bawaslu menangani kasus politik uang dan putus dipengadilan.

Tidak hanya itu, Pilkada tahun 2020 Bawaslu Bulukumba juga menangani kasus politik uang dan putus dipengadilan negeri Bulukumba.

Hasil IKP tersebut menjadi dasar rumusan Bawaslu Bulukumba, dalam strategi pencegahan praktik politik uang di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Bakri Abubakar juga menyampaikan, selain mendorong inovasi pengawasan dengan cara melakukan sosialisasi dengan pemanfaatan media digitalisasi.

Ia juga mengajak semua pihak berkolaborasi menangkal praktik jahat tersebut. 

Sementara Anggota KPU Bulukumba, Syamsul menanggapi IKP yang dirilis Bawaslu RI.

"Dari hasil IKP yang dirilis Bawaslu RI, tentunya kami dari KPU Bulukumba akan selalu memaksimalkan pendidikan pemilu, baik bagi peserta pemilih, maupun peserta pemilu. sehingga dapat mengantisipasi terjadinya rawan politik uang," jelasnya. 

Terlebih kepada seluruh ASN, perlu menjaga marwah Netralitas yang telah di tetapkan, Karena jika ada yang melanggar aturan, akan ditindak secara tegas. 

"Saya kira aturannya sudah jelas, jadi jika ada oknum ASN yang tetap melanggar peraturan pemilu yang telah ditetapkan, sudah pasti akan dilakukan penindakan secara tegas," terang Syamsul, Jum'at 5 Januari 2024.

Sementara Kabid Humas Pemda Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad mengatakan, pentingnya ASN menjaga integritas dan keadilan dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. 

"ASN seharusnya tetap netral dalam Pemilu dan Pilkada untuk menjaga integritas dan keadilan. Dengan demikian ASN dapat lebih fokus pada tugas pelayanan publik," ucapnya. 

Andi Ayatullah Ahmad juga menyampaikan bahwa, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berkomitmen dengan melakukan ikrar netralitas ASN. (*)