Baliho Caleg PKS Dicopot Depan Markas Polisi Militer Banteang, Sri Rahmi : Tanda-tanda Kemenangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulsel 1, Sri Rahmi merespons dengan kekecewaan atas hilangnya gambar billboardnya di Kabupaten Bantaeng.

Kejadian ini menjadi sorotan karena billboard tersebut merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Sri Rahmi sebagai Caleg DPR RI dari PKS kepada masyarakat.

Sri Rahmi menyayangkan tindakan tersebut.

Dia menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap demokrasi dan hak politiknya sebagai calon legislatif. 

"Saya sangat menyayangkan tindakan ini. Semestinya dalam perhelatan demokrasi, setiap calon memiliki hak yang sama untuk dikenal oleh masyarakat," ujar Sri Rahmi dengan nada kecewa," kata Sri Rahmi kepada Tribun-Timur, Selasa (16/1/2024).

Lokasi pemasangan APK itu diketahui terletak di Jl Raya Lanto, Kecamatan Bantaeng, Bantaeng, Sulsel. 

Berhadapan langsung Markas Polisi Militer Kabupaten Bantaeng.

"Baru Senin (15/1/2024) kemarin saya tahu. Lokasinya pas depan (markas) Polisi Militer Bantaeng," kata Sri Rahmi.

Anggota DPRD Sulsel ini merasa kekecewa dan rasa rugi karena gambar billboard kampanyenya yang baru dipasang belum lama ini.

Di samping itu, dirinya telah mengeluarkan uang tak sedikit untuk pemasangan billboard tersebut.

Sementara itu, pemasangan APK itu dinilai tidak dilanggar, sebab telah membayar pajak melalui iklan billboard.

Meski kejadian ini mengecewakan, Sri Rahmi tidak mencurigai siapa pelaku di balik hilangnya gambar billboard tersebut. 

"Saya memilih untuk tetap berpikir positif dan tidak menyalahkan siapapun. Mungkin mereka yang mengambil gambar ini memiliki alasan tersendiri. Mungkin mereka suka baliho saya," ujar Sri Rahmi dengan bijak.

Caleg ini juga menambahkan bahwa dalam konteks politik, setiap orang memiliki pandangan dan dukungan yang berbeda. 

Meskipun menghadapi insiden ini, Sri Rahmi tetap fokus pada visi dan misinya untuk mewakili masyarakat Sulsel 1 di DPR-RI.