Libatkan Kades dan ASN, Bawaslu Sulsel Ungkap Caleg Incumbent Dominasi Pelanggaran Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menangani 17 kasus pelanggaran pemilu. 

Kasus-kasus tersebut melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan struktur perangkat desa. 

Menurut Mardiana Rusli, kebanyakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh incumbent anggota dewan yang mencalonkan diri kembali.

Para Caleg incumbent ini memanfaatkan momen reses untuk melancarkan program kampanye mereka. 

Padahal, reses yang seharusnya menjadi waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat justru dimanfaatkan untuk kegiatan politisasi. 

"Saat ini juga dari aspek pelanggaran, kami sedang menangani 17 penanganan pelanggaran yang melibatkan ASN, kepala desa, dan struktur perangkat desa, dan kebanyakan melibatkan anggota dewan Incumbent yang maju kembali," kata Mardiana Rusli.

Hal itu disampaikan Mardiana Rusli dalam 'Forum Deklarasi dan Dialog Publik' yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel di Hotel Remcy Panakkukang, Makassar, Minggu (14/1/2024) sore.

"Mereka memanfaatkan momen reses untuk membuat program kampenye," tambahnya.

Namun demikian, dalam pengawasan pemilu, pihaknya menyadari bahwa kualitas penanganan pelanggaran membutuhkan kontribusi yang signifikan dari masyarakat.

Sehingga, Mardiana Rusli menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan. 

"Dalam pengawasan hal ini bahwa kami menyadari kualitas pelanggaran dalam penanganan membutuhkan banyak partisipasi dari masyarakat," ujar Mardiana.

"Kita sangat terbatas dalam hal penanganan pelanggaran dengan tahapan yang cukup paralel dan membutuhkan banyak orang," tambahnya.

Olehnya, Bawaslu Sulsel berupaya mendorong kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dan transparan. 

Dia mengajak masyarakat, termasuk Forum Deklarasi Awasi Pemilu untuk melibatkan diri dalam pengawasan.

Dengan keyakinan bahwa kolaborasi antara lembaga pemantau dan masyarakat adalah fondasi kuat dalam menangani pelanggaran pemilu.

Dalam agenda diskusi publik ini, LHKP Sulsel) menjalin kolaborasi dengan Bawaslu dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) wilayah Sulsel. 

Mereka bersama-sama menggelar deklarasi dan dialog publik yang bertajuk 'Indonesia Bersaksi, Awasi Pemilu'. 

Dialog ini sebagai upaya untuk memastikan pemilu 2024 berjalan adil dan transparan.

Dialog publik tersebut melibatkan narasumber utama, antara lain Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, LHKP PWM Sulsel Masmulyadi, MHH PPM Feri Amsari.

Dari ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi, Ketua Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu, Samsang Syamsir.

Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Prof Dr Ma'mun Murod Al Barbasy membuka dialog secara resmi.

Dalam sambutannya, Ma'mun Murod Al Barbasy paparkan soal tiga jantung utama negara Indonesia.

Yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dia menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia saat ini berjalan tidak sehat.

"Penyakit demokrasi ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sering bikin pusing dalam demokrasi," katanya.

"Ketika tiga institusi ini kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka demokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan. Ketiga jantungnya berjalan dengan baik, maka Indonesia tidak bakal hidup," tambahnya.

Dia memberikan contoh soal perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun kemarin.

Dalam konteks Pemilu 2024, sebagai 01 RI, Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak menampakkan netralitasnya.

"MK (Mahkamah Konstitusi) dibajak, sehingga anaknya (Gibran Rakabuming Raka) diloloskan," ujarnya.

Lebih jauh, dia juga menyoroti soal isu jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, hal itu dianggap mendapatkan penolakan dari publik.

"Justru kita memuji Ibu Megawati soal penolakan tiga periode presiden. Jika seandainya tidak ada Ibu Mega, mungkin tiga periode akan jadi," tegasnya.

Dia pun menekankan melalui forum diskusi ini, semua elemen diharapakn menyuarakan komitmen untuk menjaga integritas pemilu melalui upaya pemantauan yang bersifat independen.

Dia juga menyoroti peran intelektual Muslim dalam menciptakan iklim pemilu yang kondusif. 

Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk aktif berperan dalam mengawasi dan menjaga kejujuran pemilu.

Deklarasi dan dialog publik ini menciptakan ruang bagi kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan pemilu 2024 menjadi momentum demokrasi yang bermartabat dan adil di Sulawesi Selatan.

"Kita awasi pemilu dengan baik, bukan hanya satu kelompok, tetapi semua pihak. Forum ini sangat penting, dengan tema awasi kecurangan. Namun kecurangan sudah berlangsung," tandasnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Muhammadiyah Sulsel, Syaiful Saleh, Ketua LHKP PWM Sulsel Basti Tetteng, Sekretaris LHKP PWM Sulsel Andi Luhur Prianto.(*)