Libatkan Kades dan ASN, Bawaslu Sulsel Ungkap Caleg Incumbent Dominasi Pelanggaran Pemilu

Dalam agenda diskusi publik ini, LHKP Sulsel) menjalin kolaborasi dengan Bawaslu dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) wilayah Sulsel. 

Mereka bersama-sama menggelar deklarasi dan dialog publik yang bertajuk 'Indonesia Bersaksi, Awasi Pemilu'. 

Dialog ini sebagai upaya untuk memastikan pemilu 2024 berjalan adil dan transparan.

Dialog publik tersebut melibatkan narasumber utama, antara lain Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, LHKP PWM Sulsel Masmulyadi, MHH PPM Feri Amsari.

Dari ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi, Ketua Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu, Samsang Syamsir.

Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Prof Dr Ma'mun Murod Al Barbasy membuka dialog secara resmi.

Dalam sambutannya, Ma'mun Murod Al Barbasy paparkan soal tiga jantung utama negara Indonesia.

Yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dia menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia saat ini berjalan tidak sehat.

"Penyakit demokrasi ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sering bikin pusing dalam demokrasi," katanya.

"Ketika tiga institusi ini kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka demokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan. Ketiga jantungnya berjalan dengan baik, maka Indonesia tidak bakal hidup," tambahnya.

Dia memberikan contoh soal perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun kemarin.

Dalam konteks Pemilu 2024, sebagai 01 RI, Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak menampakkan netralitasnya.

"MK (Mahkamah Konstitusi) dibajak, sehingga anaknya (Gibran Rakabuming Raka) diloloskan," ujarnya.

Lebih jauh, dia juga menyoroti soal isu jabatan presiden menjadi tiga periode.