Prabowo Subianto: Tanpa Kekuatan Militer, Bangsa Bisa Dilindas Seperti Gaza Palestina

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengemukakan pandangannya tentang keamanan nasional.

Prabowo dalam debat capres jilid II di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024), menekankan pentingnya kekuatan militer dan pertahanan Indonesia.

Ia menyoroti pentingnya kekuatan militer sebagai elemen krusial untuk menjaga kedaulatan bangsa.

"Kalau kita buka-buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer secara peradaban manusia mengajarkan bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini," kata Prabowo Subianto.

Prabowo melanjutkan, penduduk Palestina dirampas hak dan kekayaan sumber daya alamnya oleh negara Israel.

Tak mau seperti negara Palestina, Prabowo pun menegaskan, keamanan dan pertahanan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kemerdekaan dan integritas wilayah Indonesia.

"Semua itu akan berimbas pada terusirnya warga dari tanah air. Tidak bisa tidak, kita harus kuat, kita harus kuat," tandasnya.

Seperti diketahui, tema debat capres kali ini adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

Durasi debat juga tetap sama dengan debat sebelumnya, yakni 150 menit dibagi menjadi 120 menit on air dan 30 menit jeda iklan. 

Debat juga tetap memiliki enam segmen seperti dua debat sebelumnya.

Prabowo Tuding Anies Tak Berhak Bicara Etik

Debat calon presiden (capres) kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) berlangsung seru. Para capres, khususnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, terlibat konfrontasi terbuka di atas panggung.

Sejak pembukaan debat dimulai, suasana mulai memanas.

Anies Baswedan yang tampil membawakan visi misinya mengenai pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globnalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri, langsung menyerang Prabowo.

Dalam pemaparannya, Anies menyoroti nasib sebagian prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas.

Sementara Menteri Pertahanannya memiliki rumah dan tanah seluas 340 hektar.

Belakangan, data yang disebut Anies itu diralat dan menyebutnya dengan 340 ribu hektar.

Dari sinilah perdebatan seru berlangsung. Prabowo pada kesempatan lainnya, secara terang-terangan menyatakan Anies Baswedan tidak berhak membahas masalah etika.

Baca juga: Prabowo Didesak Anies Soal Etika : Bapak Tetap Jalan Terus dengan Cawapres yang Melanggar

Baca juga: Prabowo ke Anies : Jangan karena Ambisi Pribadi, Kita Menghasut dan Menyesatkan Rakyat

Pernyataan Prabowo ini dipicu oleh sindiran Anies soal etika. Anies mengucapkan, ketika dikatakan bahwa standar etika tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi memang harus memiliki standar etika yang amat tinggi.

"Itu harus, karena dia akan akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan itu harus karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa itu keputusan-keputusan etika dalam kenyataannya," kata Anies Baswedan.

Akan tetapi, kata Anies, pada kenyataannya ketika Prabowo Subianto memimpin di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam, dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Defense Security.

Lalu orang dalam, ketika pengolahan Food Estate, selalu ada kejadian-kejadian.

Di mana semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Prabowo dianggap tetap jalan terus dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang melanggar etika.

"Artinya ada kompromi atas standar etika, ini fakta. Kemudian dalam pidato bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua?" tanya Anies kepada Prabowo.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengaku semua data yang disampaikan Anies Baswedan sangat keliru.

Prabowo pun bersedia membuktikan kepada Anies dengan mengajaknya duduk bersama.

"Kita buka-bukaan, kita bicara food estate, kita mau bicara apa. PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya. (Sedangkan) saudara bicara etik-etik, saya itu keberatan," kata Prabowo.

"Karena saya menilai, maaf yah karena Anda desak saya. Terus terang saja, saya keberatan karena saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," lanjut Prabowo.

"Terus terang saja, Anda itu menyesatkan, itu aja. Saya bolehkan berpendapat. Saya bicara Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik," tandasnya.

Tak hanya sampai di situ, Prabowo juga menyoroti pendekatan teoritis Anies Baswedan terkait permasalahan siber di Indonesia.

Prabowo mengkritik paparan Anies terhadap ketidaksesuaian antara teori dan implementasi dalam menghadapi tantangan siber.

"Sekali lagi ya saya berpandangan ke Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah. Tetapi yang nyata masalah AI, siber tertinggi dan sebagai itu awalnya sumber daya manusianya," sanggah Prabowo Subianto.

Kritikan Prabowo menjadi salah satu sorotan dalam debat yang disaksikan oleh jutaan pemirsa.

Prabowo menceritakan pengalamannya, apalagi saat ini menjabat sebagai Menhan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Ketum Partai Gerindra itu mengklaim telah membentuk 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engginering, dan matematika.

Dia mengaku telah menyiapkan putra-putri terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains dan AI untuk menguasai siber.

"Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai new how-nya, kita harus kausai sistem yang harus kita pegang dan menurut sasa itu inti dari masalah. Tidak hanya bicara yang baik-baik saja," tegasnya.

Rp 700 Triliun

Anies juga menyoroti anggaran Kemenhan yang mencapai Rp 700 triliun. Sementara banyak persoalan pertahanan yang tidak mampu diperbaiki.

"Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan serangan paling modern yang terjadi," ungkapnya.

Menurutnya, hal ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan seluruh keluarga serta tidak hanya di sektor pemerintah saja.

"Langkahnya investasi janganka panjang boleh, tapi manfaatnya dirasakan bisa 5-10 tahun akan datang," ujar Anies.

"Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Itulah yang jadi fokus kita segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya dan langkahnya," jelasnya.

Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dianggap keliru atas data yang telah dipaparkan dalam debat Capres jilid 2, Minggu (7/1/24).

Utang Negara
Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal utang negara di bidang pertahanan.

Hal ini disampaikan menanggapi jawaban dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto.

Menurutnya, mekanisme utang negara sangat rawan. Ganjar melihat banyak negara kolaps dengan kondisi utang tinggi.

"Utang itu memang bisa mematikan. Hati-hati kalau mau utang. Terutama pada infrastrukur yang punya resiko tinggi. Harus hitung betul. Ini dilakukan dan membikin banyak negara kolaps karena utang," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku kekuatan produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Industri pertahanan dalam negeri menurutnya kini harus jadi perhatian.

Ganjar mengaku peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berada di angka 7 persen. Kemudian pengelolaan pemerintahan baik serta jauh dari korupsi.

Dengan mewujudkan itu, Ganjar mengaku indsutri pertahanan dalam negeri bisa berdampak.

"Kalau mau pakai kekuatan dalam negeri wajib hukumnya ekonomi tumbuh 7 persen, government berjalan dengan baik serta betul-betul anti korupsi," jelas Ganjar.

Alutsista dalam negeri baginya penting mendapat perhatian khusus. Sehingga beban utang luar negeri bisa ditekan jauh.

"Kalau bicara industri pertahanan, harus dikuatkan industri dalam negeri. Kaitan utang, ya no utang no usang. Sehingga alutsista betul betul kita lakukan transfer teknologi dari dalam negeri," jelasnya.

Ganjar juga mengatakan Indonesia harus memperkuat sistem pertahanan berlapis.

Kehadiran alutsista canggih pun menurutnya dibutuhkan menjaga kedaulatan pertahanan bangsa.

"Sistem pertahanan kita harus masuk ke 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hypersonik, senjata cyber, sensor quantum dan sistem senjata otonom," jelas Ganjar Pranowo.

Hal itu dibutuhkan Ganjar Pranowo mengingat tarung global antara Amerika dan China.

Apalagi, Indonesia kini menghadirkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai menjadi perhatian dunia.

IKN disebutnya menjadi gravitasi baru di Indonesia. Sehingga dibutuhkan gelar pasukan dengan pertahanan berlapis guna menjaga kedaulatan.

"Kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru," jelas Ganjar Pranowo.

"Ini menjadi bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika dan Tiongkok," lanjutnya.

Untuk mendukung sistem pertahanan yang kuat, Ganjar melihat aspek dibutuhkannya alokasi anggaran besar.

Anggaran Kementrian Pertahanan menurutnya harus minimal 1-2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Itu bisa dilakukan kalau dari anggaran kemenhan 1 sampai 2 persen dari PDB sehingga MEF (Minimum Essential Forces) kita tercapai. Ini mengerikan karena di 2024 saya khawatir tidak tercapai," jelasnya.

Gagasan ini pun diusung Ganjar Pranowo untuk memperkuat sistem pertahanan negara.(*)