Prabowo Subianto: Tanpa Kekuatan Militer, Bangsa Bisa Dilindas Seperti Gaza Palestina

Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dianggap keliru atas data yang telah dipaparkan dalam debat Capres jilid 2, Minggu (7/1/24).

Utang Negara
Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal utang negara di bidang pertahanan.

Hal ini disampaikan menanggapi jawaban dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto.

Menurutnya, mekanisme utang negara sangat rawan. Ganjar melihat banyak negara kolaps dengan kondisi utang tinggi.

"Utang itu memang bisa mematikan. Hati-hati kalau mau utang. Terutama pada infrastrukur yang punya resiko tinggi. Harus hitung betul. Ini dilakukan dan membikin banyak negara kolaps karena utang," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku kekuatan produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Industri pertahanan dalam negeri menurutnya kini harus jadi perhatian.

Ganjar mengaku peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berada di angka 7 persen. Kemudian pengelolaan pemerintahan baik serta jauh dari korupsi.

Dengan mewujudkan itu, Ganjar mengaku indsutri pertahanan dalam negeri bisa berdampak.

"Kalau mau pakai kekuatan dalam negeri wajib hukumnya ekonomi tumbuh 7 persen, government berjalan dengan baik serta betul-betul anti korupsi," jelas Ganjar.

Alutsista dalam negeri baginya penting mendapat perhatian khusus. Sehingga beban utang luar negeri bisa ditekan jauh.

"Kalau bicara industri pertahanan, harus dikuatkan industri dalam negeri. Kaitan utang, ya no utang no usang. Sehingga alutsista betul betul kita lakukan transfer teknologi dari dalam negeri," jelasnya.

Ganjar juga mengatakan Indonesia harus memperkuat sistem pertahanan berlapis.

Kehadiran alutsista canggih pun menurutnya dibutuhkan menjaga kedaulatan pertahanan bangsa.

"Sistem pertahanan kita harus masuk ke 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hypersonik, senjata cyber, sensor quantum dan sistem senjata otonom," jelas Ganjar Pranowo.

Hal itu dibutuhkan Ganjar Pranowo mengingat tarung global antara Amerika dan China.

Apalagi, Indonesia kini menghadirkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai menjadi perhatian dunia.

IKN disebutnya menjadi gravitasi baru di Indonesia. Sehingga dibutuhkan gelar pasukan dengan pertahanan berlapis guna menjaga kedaulatan.

"Kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru," jelas Ganjar Pranowo.

"Ini menjadi bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika dan Tiongkok," lanjutnya.

Untuk mendukung sistem pertahanan yang kuat, Ganjar melihat aspek dibutuhkannya alokasi anggaran besar.

Anggaran Kementrian Pertahanan menurutnya harus minimal 1-2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Itu bisa dilakukan kalau dari anggaran kemenhan 1 sampai 2 persen dari PDB sehingga MEF (Minimum Essential Forces) kita tercapai. Ini mengerikan karena di 2024 saya khawatir tidak tercapai," jelasnya.

Gagasan ini pun diusung Ganjar Pranowo untuk memperkuat sistem pertahanan negara.(*)