Hamka B Kady Siap Bantu Bantaeng Keluar dari Status Miskin Ekstrim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Hamka B Kady menyampaikan keyakinannya bahwa melalui kerja keras, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, kemajuan positif dalam sebuah wilayah dapat terwujud.

"Saya berkomitmen untuk menjadi suara rakyat di parlemen dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan daerah kita," kata Hamka di hadapan ratusan masyarakat dalam acara pertemuan tatap muka di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sabtu (6/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, Politisi Senior Golkar ini menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

"Masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat bersatu untuk mencapai kemajuan," tambahnya.

Melalui inisiatifnya, Hamka berharap dapat membawa angin segar dan energi positif.

Pemilih diharapkan dapat mempertimbangkan dengan seksama visi dan misi yang diusung olehnya sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik.

"Kita ini kerja dan berpikir demi untuk kepentingan masyarakat. Semua sumbernya dari hati, bukan di mulut saja."

"Hari ini saya berdiri di sini bertatap muka langsung dengan bapak ibu semua, saya siap mendengar dan memperjuangkan aspirasi kita semua," ujar Hamka.

Anggota DPR dua periode ini menegaskan tak ingin ada sekat maupun dusta diantara dirinya dengan masyarakat.

"Untuk kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat keluar dari status miskin ekstrim, jika itu adalah kewenangan saya, maka akan saya perintahkan instansi atau kementerian terkait untuk meluncurkan bantuan," paparnya.

Tak sedikit program bantuan yang telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebut saja bantuan bedah rumah yang tak kurang dari 2.000 kuota setiap tahun, irigasi, bantuan MCK, pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jalan inpres, jembatan, hingga bendungan.

"Alhamdulillah dua periode ini saya terpilih bukan karena amplop. Suara itu jangan dibeli, tapi harus dari hati nurani masyarakat. Saya di DPR mungkin yang paling banyak menurunkan bantuan ke daerah pemilihan," pungkasnya.(*)