Respon Pengamat Soal Danny Pomanto Rombak Formasi Pejabat di Awal Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Andi Lukman Irwan menilai mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sudah tepat. 

Ia menilai, mutasi menjadi hal lumrah dan wajar dalam roda organisasi pemerintahan. 

Sepanjang proses mutasi itu dilakukan dengan dasar melihat rekam jejak kerja pejabat yang ditunjuk. 

Apalagi kata dia, seorang kepala daerah dalam hal ini wali kota memang memiliki hak prerogatif atau kewenangan untuk melaksanakan perpindahan antar pejabat.

"Akan tetapi promosi dan demosi yang dilakukan harus ada alat ukur yang bisa menjustifikasi bahwa setiap orang mendapatkan promosi jabatan, demosi dengan pertimbangan rekam jejak kinerja," ucapnya kepada Tribun-Timur.com via telepon, Rabu (3/1/2024).

Pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota membutuhkan teamwork untuk percepatan program-program strategisnya. 

Dengan sisa masa jabatan yang semakin sempit, kurang lebih satu tahun memang dituntut oleh masyarakat bagaimana program strategis yang dijanjikan bisa terlaksana. 

"Seorang wali kota butuh teamwork yang bisa bekerja sama, berkomunikasi, berdialog, sehingga program strategisnya bisa terlaksana di semua perangkat daerah," jelasnya. 

Karena itu, orang-orang yang diberi amanah bisa memperlihatkan kinerja sesuai dengan promosi jabatan yang didapatkan.

Demikian pula yang mendapat demosi itu bisa jadi refleksi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan prestasi kerjanya. 

"Tapi yang paling pokok adalah masyarakat ingin melihat dan merasakan langsung apa prestasi kerja yang ditunjukkan pejabat baru ini," ujarnya. 

Di momen politik ini, para ASN harus berhati-hati. Mereka seyogyanya menjalankan tugas sesuai regulasi dan menjaga netralitas dan profesionalismenya. 

"Walaupun kita kadang melihat ada potensi ASN dan pejabat diseret dalam ranah politik praktis tapi kita harapkan meraka bisa fokus pada tanggung jawabnya," paparnya. 

Karena itu, semua elemen masyarakat harus ikut mengawal dan mengontrol pejabat yang ada di organisasi pemerintah. 

Begitu juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memantau para ASN agar tidak terseret dalam politik praktis.