Pesan 'Politik' Danny Pomanto ke Pejabat Baru Dilantik Agar Tak Blunder Jelang Pilpres

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto menitip banyak pesan saat pelantikan pejabat Pemkot Makassar.

Danny Pomanto melantik 201 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan lurah di Kapal Pinisi Anjungan Pantai Losari City of Makassar, Jl Penghibur, Rabu (3/1/2024). 

Terdiri dari 12 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau pejabat eselon II, 13 camat, 88 lurah.

Selanjutnya 16 sekretaris dinas, 46 kepala bidang, 7 kepala bagian, 14 sekretaris camat.

Tiga inspektur pembantu (irban), 1 kasubag dan 1 wakil direktur RSUD Kota Makassar. 

Danny Pomanto menegaskan kepada para pejabat yang dilantik untuk menjaga netralitas mereka dalam suasana politik menjelang Pemilu. 

Danny menekankan pentingnya menjaga kedamaian proses demokrasi di tengah rotasi kepemimpinan dan dinamika politik yang akan terjadi sepanjang tahun ini.

Baca juga: Tujuh Jabatan Kadis Masih Lowong di Pemkot Makassar

"Tahun 2024 adalah tahun rotasi kepemimpinan, tahun politik, di mana semua aspek akan bergerak," ucap Danny. 

"Keamanan dan kedamaian dalam Pemilu adalah hal yang utama. Birokrasi memiliki peran penting dalam memastikan netralitas ASN agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan damai," sambungnya. 

Menurut Danny kesuksesan Pemilu damai dan adil terletak pada kemampuan birokrat dalam menjaga netralitas dan profesionalisme mereka. 

Kendati demikian, masa ini sebagai ujian bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Forkopimda untuk mengawal Pemilu dengan integritas.

"Dalam momen ini, kita diuji bersama-sama teman-teman Forkopimda untuk mengawal Pemilu dengan damai, yang diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang merupakan bagian integral dari rotasi kepemimpinan di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, ia juga menyerukan agar seluruh aparatur Pemkot Makassar berfokus pada tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat

Pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh dinamika politik.

Danny menyerukan agar setiap proses demokrasi di Kota Makassar berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun.