Aniesnomics, Prabowonomics dan Ganjarnomics

Oleh: Ilyas Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM - Masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024 sudah resmi dimulai.

Genderang perang gagasan telah ditabu bertalu-talu.

Visi-misi kandidat telah disampaikan dengan gamblang, sehingga rakyat bisa menimbang yang mana terbaik dari ketiga kandidat tersebut.

Salah satu bagian paling fundamental untuk diseksamai adalah visi-misi kandidat pada bidang ekonomi.

Apa tujuan di bidang ekonomi yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya?

Dua pertanyaan penting, yang rakyat butuh jawaban konkret dan tegas dari kandidat.

Jika dirangkum visi-misi ekonomi masing-masing kandidat itu adalah Anisnomics, Prabowonomics dan Ganjarnomics.

Term ini merujukpada bagaimana masing-masing kandidat melihat situasi ekonomi tanah air.

Plus, solusi konkret untuk mengatasi problem ekonomi negeri ini.

Yang mana lebih rasional dan lebih baik? Jangan tanyakan pada tim sukses ataupun pendukung fanatik. Karena jawabannya pasti bias.

Tanyakanlah pada akal sehat (common sense) masing-masing.

Jawabannya ada disana.

Jika ditelusur ke belakang pandangan-pandangan ekonomi presiden-presiden sebelumnya dimulai dari Presiden Soekarno dengan
istilah Soekarnomics atau biasa juga disebut Ordelamanomics.

Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan Soehartonomics atau dikenal juga Ordebarunomics.

Pasca reformasi berturut-turut: Habibienomics, Gusdurnomics, Meganomics, SBYnomics sampai saat ini Jokowinomics.

Masing-masing memiliki ciri khas serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Secara umum, ada unsur yang memiliki kesamaan prinsipil dan adapula yang kontras, itu karena tantangan zamannya berbeda.

Sebut saja misalnya Ordebarunomics memiliki ciri laju pertmbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 6-7 persen pertahun, pembangunan infrastruktur sampai ke daerah, pendidikan sekolah dasar yang meluas, stabilitas sosial dan politik yang terjamin.

Namun, demikian Ordebarunomics memiliki kekurangan yang sangat serius seperti praktek KKN, sistem sentralistik dan lainnya.

Selanjutnya ada Habibienomics.

Meski berumur pendek, tak cukup dua tahun, namun di masa ini ada berbagai capaian ekonomi yang patut diapresiasi.

Sebutlah misalnya lahirnya UU tentang Otonomi Daerah dan UU tentang Bank Indonesia (BI).

Dan yang paling pasti Habibie berhasil membawa transisi ekonomi negeri ini ke arah yang lebih baik pasca terhempas badai krisis moneter yang mempor-porandakan bangunan ekonomi Indonesia.

Saat ini sendiri, era Jokowinomics ditanadi dengan beberapa ciri diataranya pembangunan infrastruktur yang massif, deregulasi pada aspek yang menghambat investasi, pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif dan lainnya.

Adapun untuk tawaran ekonomi dari tiga kandidat calon presiden, Anisnomics, Prabowonomics, dan Ganjarnomics.

Jika ditelisik dan dengan menganalisi apa yang disampaikan oleh kandidat selama ini dapat disimpulkan bahwa baik Prabowonomics dan Ganjarnomics merupakan kelanjutan dari Jokowinomics.

Kedua capres tersebut sepakat untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo.

Sehingga Prabowonomics dan Ganjarnomics pada hakikatnya bisa disematkan sebagai Neo Jokowinomics.

Karena itu, menurut hemat penulis pertarungan gagasan ekonomi sebenarnya hanya dua yakni Anisnomics vs Neo Jokowinomics.

Secara sederhana untuk memahami gagasan ekonomi calon presiden tersebut dapat dianalisis kontruksi logika sederhana.

Misalnya dengan slogan perubahan, maka dapat dipahami bahwa Anisnomics merupakan anti tesis dari Jokowinomics.

Begitupun dengan jargon lanjutkan maka Prabowonomics dan Ganjarnomics sama dengan Jokowinomics.

Satu contoh yang bisa menunjukkan perbedaan mendasar antara Anisnomics dengan Neo Jokowinomics adalah problem kemiskinan.

Meski bersepekat bahwa kemiskinan persoalan pelik yang dihadapi negeri ini, namun pada tataran perspektif dan paradigma, keduanya sangat berbeda.

Menurut Anisnomics persoalan kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan ekonomi sehingga solusi pun harus ekonomisentris.

Berbeda dengan paradigma saat ini yang memandang kemiskinan dari perspektif sosial dan solusinya pun menggunakan pendekatan sosial, misalnya programpengentasan kemiskinan dikomandoi oleh kementerian sosial, dengan program pengentasan kemiskinan digunakan adalah memberikan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

Paradigma Anisnomics mengatasi kemiskinan bukan dengan memberikan BLT tetapi memperbaiki kebijakan ekonomi.

Memberikan BLT secara kontinu tidak akan berhasil menarik masyarakat miskin keluar dari kubangan kemiskinan.

Yang terjadi justru menciptakan ketergantungan masyarakat miskin akan bantuan dari pemerintah.

Kebijkaan ekonomi mesti diperbaiki sehingga masyarakat miskin dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Tata niaga ekonomi musti diperbaiki.

Ketika tata niaga ekonomi diperbaiki maka hasil produksi dari nelayan, petani bisa masuk ke pasar, dengan suplay chan yang lebih pendek sehingga keuntungan yang didapatkan lebih baik.

Akses pasar yang sulit merupkan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh orang miskin saat ini. Bila masyarakat petani atau nelayan yang miskin tersebut diberdayakan maka ke depan mereka tidak perlu lagi mendapatkan bantuan sosial, karena mereka memiliki penghasilan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.

Gagasan ekonomi kandidat telah dipaparkan, saatnya masyarakat menilai dan menentukan pilihan: Mau Perubahan atau Ingin Melanjutkan?

Yang mana yang terbaik dan menjadi pemenang, biarlah sejarah yang akan menjawab. 14 Februari 2024 sejarah akan merampungkan tugasnya.(*)