Pengalaman 20 Tahun Akademisi Jadi Pondasi, Kini Tatap Periode Kedua Senayan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dari akademisi ke politisi.

Itulah perjalanan karier Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal.

Kahfi satu-satunya anggota DPR RI Dapil Sulsel yang menjabat ketua komisi di DPR RI periode 2019-2024.

Tokoh berlatar Muhammadiyah itu mengawali kariernya sebagai dosen pegawai negeri sipil (PNS).

Ia mengajar di dunia perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh).

Pada Pemilu 2004 silam, Ashabul Kahfi memutuskan mengundurkan diri sebagai dosen PNS.

Ia maju bertarung caleg DPRD Sulsel.

Hasil pemilu mengantarkan Kahfi ke DPRD Sulsel.

Ia langsung didaulat jadi Wakil Ketua DPRD Sulsel selama tiga periode.

Pemilu 2019, Ashabul Kahfi naik kelas ke DPR RI.

Ia berhasil terpilih ke Senayan. Tiga tahun di Komisi XI, lalu dua tahun di Komisi VIII yang mengurusi agama sosial.

Kini Ashabul Kahfi menatap periode kedua di DPR RI Senayan.

Dalam Podcast Ngobrol Politik Tribun Timur edisi Sabtu (9/12/23), Ashabul Kahfi yang kini kembali maju caleg PAN Dapil Sulsel 1 menceritakan perjuangannya hingga tembus senayan.

Dipandu Host I Luh Devi Sania, berikut petikan wawancaranya:

1. Perjuangan Anda menjadi pemimpin di Senayan?

Sebelum menjadi politisi dan sekarang menjabat sebagai ketua komisi, saya memulai karier sebagai dosen di IAIN (UIN Alauddin) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh).

Saya mengabdikan diri sebagai seorang akademisi selama kurang lebih 20 tahun.

Pengalaman ini menjadi pondasi kuat bagi saya dalam membentuk visi dan prinsip dalam melayani masyarakat.

Sebagai akademisi, saya sering berinteraksi dengan generasi muda, terutama mahasiswa.

Interaksi ini memberi saya banyak inspirasi dalam perjalanan politik.

Termasuk dalam pengambilan kebijakan di DPR, hal-hal yang bersifat strategis saya banyak berpijak kepada tradisi akademisi yakni berdasarkan data.

2. Apa yang mendorong Anda terjun ke dunia politik?

Sebagai seorang akademisi, saya banyak memahami persoalan-persoalan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan melalui kajian dan pembacaan.

Pada tahun 1998, pada masa reformasi, saya merasa ingin berkiprah dan mengabdi secara lebih luas.

Hal ini mendorong saya untuk terjun ke dunia politik, di mana saya percaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan daerah dan nasional.

Pada tahun 2004, lewat kendaraan Partai Amanah Nasional (PAN) saya beralih dari dunia akademisi menjadi politisi hingga sekarang.

Saya masih dipercayakan oleh masyarakat untuk mewakili mereka di parlemen provinsi 3 periode, saat ini di DPR RI.

3. Tantangan terbesar yang Anda hadapi?

Salah satu tantangan terbesar adalah beradaptasi dengan skala yang lebih besar, serta memahami dinamika politik dan kebutuhan yang berbeda di tingkat nasional.

Namun, saya melihat tantangan ini sebagai kesempatan untuk lebih berkontribusi dalam kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Semoga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terus terjaga di masa depan.

4. Bagaimana dengan Anda sebagai pimpinan komisi? 

Sebagai pimpinan komisi, tantangannya terutama dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi semua pihak. Karena kebijakan dan keputusan di DPR itu,
pasti berimplikasi pada kebijakan publik.

Sebagai seorang dosen, merumuskan kebijakan cukup kita diskusi dan analisis data, namun sebagai politisi setelah diskusi harus mengambil keputusan yang bisa diterima semua pihak dan tidak memihak.

Sebagai pimpinan komisi harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan
daerah, wilayah, dan nasional.

Salah satu problem di Sulsel saat ini adalah antrean haji yang cukup panjang. Ada yang 30 tahun hingga 47 tahun.

Saya berusaha memperjuangkan solusi untuk mengurai antrean tersebut sambil mempertimbangkan kepentingan
nasional secara lebih luas.

Ini menjadi tantangan besar bagi saya.

Tantangan lain, yaitu mengintegrasikan potensi dari berbagai tokoh dan pengalaman di daerah dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

Integrasi ini penting dalam membentuk kekuatan untuk kepentingan publik.

5. Selain haji, isu lain yang dibahas di Komisi VIII?

Kami sedang membahas dua rancangan undangundang penting.

Pertama, tentang kesejahteraan ibu dan anak.

Kedua, terkait pendidikan agama.

Kami berharap dapat menyelesaikan rancangan undangundang kesejahteraan ibu dan anak ini pada awal
tahun 2024. Kami juga fokus pada isu layanan sosial, terutama pengawasan agar bantuan sosial benar-benar
tepat sasaran dan dapat membawa perubahan signifikan terkait kesejahteraan masyarakat penerima. Isuisu ini secara rutin kami bahas di komisi.

6. Bagaimana dengan kebencanaan?

Termasuk juga menyangkut kebencanaan, terutama dalam peran komisi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Indonesia rawan dengan bencana alam seperti banjir, puting beliung, gempa, dan tsunami. Komisi kami
mendorong BNPB untuk fokus pada pencegahan.

Mitigasi ini sangat penting karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Kita juga memperjuangkan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami langkah-langkah pencegahan.

Selain itu, pembangunan tanpa IMB di daerah rawan bencana dan konstruksi rumah yang tidak sesuai standar juga
perlu dievaluasi dan diberi edukasi kepada masyarakat.

7. Upaya penyelesaian antrean panjang haji?

Masalah ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Antrean panjang untuk haji menjadi masalah yang cukup signifikan.

Meskipun kuota haji terbatas, kita berupaya untuk mengurai antrean dengan penambahan kuota dari Sulsel, mendiskusikan biaya penyelenggaraan haji agar lebih terjangkau, dan melakukan skrining kesehatan agar jemaah yang berangkat dalam keadaan sehat.

Kami juga memberikan kemudahan pembayaran dengan waktu yang lebih panjang untuk meringankan calon jemaah.